Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Setop Korupsi, Sistem Politik Harus Ditata Ulang

Akibat kegagalan kaderisasi itu, pemimpin yang tampil ke masyarakat tidak berperilaku sebagai negarawan, melainkan sebagai koruptor yang akan menghancurkan tatanan berbangsa dan bernegara.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 23 Oktober 2013  |  20:21 WIB

Bisnis.com, JAKARTA - Maraknya korupsi yang dilakukan oleh elit partai politik dari eksekutif hingga legislatif di pusat maupun daerah, semakin menegaskan bahwa partai politik telah gagal melakukan kaderisasi politik.

Akibat kegagalan kaderisasi itu, pemimpin yang tampil ke masyarakat tidak berperilaku sebagai negarawan, melainkan sebagai koruptor yang akan menghancurkan tatanan berbangsa dan bernegara.

“Parpol telah gagal melakukan kaderisasi politik sehingga banyak kadernya di eksekutif maupun legislatif melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Karena itu, sistem politik kita harus ditata ulang, demi perbaikan berbangsa dan bernegara ke depan,” ujar Ketua Komite I DPD, Alirman Sori dalam diskusi "Politik dan Budaya Demokrasi" di Gedung DPD, Rabu (23/10/2013).

Selain Alirman, diskusi menampilkan juga budayawan Radhar Panca Dahana dan Ketua DPP Partai Nasdem yang juga mantan Sekjen DPD, Siti Nurbaya Bakar.

Alirman mengemukakan selain kegagalan parpol membina kadernya, sejumlah aturan juga telah “didesain secara khusus” untuk menciptakan peluang korupsi di daerah. Desain tersebut terlihat dari pertentangan sejumlah peraturan pemerintah dengan peraturan daerah terkait penggunaan anggaran.

“Jadi korupsi di daerah itu bisa saya katakan sudah by design sehingga bisa menjebloskan kepala daerah".

Sementara itu Siti Nurbaya menyatakan masih optimistis politik dan demokrasi ke depan akan lebih baik jika melakukan budaya politik partisipatif. Budaya itu mempunyai orientasi, keyakinan dan komitmen semua penyelenggara negara ini untuk mengikuti rambu-rambu yang harus dilakukan.

Dalam konteks itu pemerintah harus menjalankan fungsi dan kewajibannya dalam penyelenggaraan negara.

Dia menambahkan pemerintah juga harus berperan mendistribusikan kesejahteraan agar tercipta keadilan ekonomi selain menjalankan kewenangan kepemimpinan yang responsif terhadap aspirasi rakyat dalam mengurus negara.

“Presiden bukannya curhat terkait dengan kepentingan pribadi dan partainya,” tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

korupsi parpol
Editor : Yusran Yunus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top