Bisnis.com, NUSA DUA— Pemerintah tetap optimistis isu public stockholding bisa terselesaikan dalam KTM WTO ke-9 pada 3-6 Desember 2013 di Bali.
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengaku bisa memahami kepentingan negara maju dan berkembang yang belum mengisyaratkan kesepakatan tersebut. Indonesia sebagai tuan rumah, katanya, siap menjadi mediator terkait dengan isu public stockholding.
“Kalau perlu kami akan mengadakan SOM [senior official meeting] sebagai solusinya, semua dubes WTO dikumpulkan di bawah supervisi dirjen WTO agar terjadi kesepakatan. Kepentingan keduanya sangat bisa sangat dimengerti,” kata Gita, Sabtu (5/10/2013).
Dia menjelaskan mengenai public stockholding yang menjadi pusat perhatian adalah mengenai kepentingan India dan Amerika Serikat. Negeri Bollywood mempunyai kepentingan untuk mencukupi kebutuhan pangan 1,2 miliar penduduknya dengan melakukan penimbunan stok yang dilegitimasi dengan undang-undang pangan.
Gita melanjutkan yang menjadi kepentingan Amerika Serikat adalah jangan sampai produk agrikultur tersebut menjadi komoditas ekspor atau di re-ekspor ke pasar internasional. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan situasi distruptif dan distortif terhadap dinamika pasar.
Putaran Uruguay hanya membolehkan penimbunan produk pertanian sebesar 10% dari total produksi nasional. Namun, nilainya berdasarkan pada harga komoditas pertanian pada 1986-1988.
India, lanjutnya, meminta agar pembatasan penimbunan produk pertanian dikaji dengan dinaikkan persentasenya atau tetap, tetapi berdasarkan harga yang mencerminkan kondisi saat ini. Menurut mereka produk pertanian tak bisa lagi berpatokan pada harga 27 tahun silam.
“Proses penjembatanan ini masih ada fine tuning yang akan dilakukan, sepanjang AS diberikan keyakinan bahwa India tidak akan melakukan eksportasi. Kami sebagai host bisa mengerti itu dan menyampaikan pola pikir itu kepada semua anggota WTO khususnya AS,” ujarnya.
Isu ini menjadi penyebab macetnya Putaran Doha karena hingga saat ini negara maju dan negara berkembang belum satu suara. Indonesia menyiapkan gagasan yang disebut Paket Bali (Bali Package) untuk mengatasi kebuntuan tersebut.
Bali Package fokus pada tiga hal, yakni paket untuk negara kurang berkembang (LDC’s Package), fasilitasi perdagangan, dan isu pertanian yang menyangkut public stockholding.
