Ratu Atut 'Menghilang': Batal Naik Haji, Mungkinkah Dinastinya Terlibat?

Bisnis.com, JAKARTA—Hingga hari ini,  Sabtu (5/10/2013) para watawan belum menemukan di mana keberadaan Gubenur Banten  Ratu Atut Chosiyah, setelah Jumat  (4/10/2013) tidak menghadiri acara maha penting  Rapat Paripurna Istimewa HUT ke-13 Provinsi Banten.

Pada acara yang  digelar dalam Sidang Paripurna DPRD Banten itu, Kepala Daerah Banten hanya dihadiri  oleh Wakil Gubernur Rano Karno.

 Menurut pemeran sintron Si Doel Anak Sekolahan,  dia mendapat pemberitahuan empat hari lalu (Selasa, 1/10/2013) bahwa atasannya itu sakit flu berat, sehingga minta diwakili menghadiri Rapat Paripurna. Namun Rano tidak mengetahui di mana keberadannya.

Dengan kata lain, Atut sudah ‘menghilang,’ sebelum KPK menciduk adiknya  Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan pada  Rabu (2/10/2013) sekitar pukul 23.00.

Wawan  saat itu baru saja menyerahkan uang senilai Rp1 miliar kepada Susi Tur Andayani yang berprofesi sebagai pengacara melalui orang berinisial F.Uang tersebut akan diserahkan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Pada Kamis (3/10/2013) KPK menetapkan Wawan bersama pengacara Susi Tur Andayani sebagai tersangka kasus suap berkaitan dengan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak yang perkaranya sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi.

Bersama dengan penetapan Wawan sebagai tersangka, KPK juga meminta Ditjen Imigrasi untuk mencegah dan menangkal (Cekal) kakaknya. Pencegahan Ratu Atut ke luar negeri berlaku untuk 6 bulan ke depan.

Padahal, menurut Rano, dalam beberapa hari ke depan  Atut akan pergi ke Saudi Arabia untuk menunaikan ibadah haji. Namun adanya pencekalan, dapat dipastikan Atut gagal ke Tanah Suci yang rencananya berangkat Rabu (9/10/2013).

Indikasinya,  Juru Bicara  KPK  Johan Budi menyatakan Atut belum mengajukan permohonan ibadah haji kepada KPK.

"Belum ada permintaan izin untuk ibadah haji. Kita tunggu saja apa Ibu Atut meminta izin karena dia dicegah sejak 3 Oktober untuk masa berlaku 6 bulan. Nanti lihat keputusan pimpinan KPK," ujarnya seperti ditulis Antara  Jumat (3/10/2013) malam.

Johan menegaskan KPK tidak pernah melarang seseorang untuk menjalankan ibadah haji yang menjadi kewajiban seorang muslim dalam rukun kelima itu. Tetapi, menurutnya, kewajiban berpergian haji itu sekali, sementara Ratu Atut selama ini diketahui telah menunaikan ibadah haji.

 Dia menyebutkan rencana pemeriksaan terhadap Atut memang ada.  “Tetapi belum tahu pastinya kapan?”

Dalam konferensi pers penetapan tersangka dugaan korupsi penyelesaian kasus sengketa pilkada Kabupaten Gunung Mas dan Kabupaten Lebak,  pimpinan KPK menyebutkan  berdasarkan bukti awal Wawan tidak bekerja sendirian. Mungkinkan melibatkan dinasti keluara Ratu Atut?

                    Dinasti Keluarga Gubernur Banten Ratu Atut dalam Jabatan Publik

              Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

Menurut Juru Bicara KPK,  terlalu pagi menyimpulkan hal itu.  Sebab kasus suap Pilkada Kabupaten Lebak baru pada tahap penetapan tersangka,  belum memasuki pengembangan.  Jadi, tunggu saja episode selanjutnya.