Bisnis.com, MAKASSAR - Badan Pemeriksa Keuangan menggelar rapat koordinasi dalam rangka analisis implikasi pencapaian opini wajar tanpa perkecualian dengan paragraf penjelasan (WTP-DPP) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan lembaga audit negara itu di Hotel Clarion, Senin (23/9).
Rakor dihadiri oleh lebih dari 1.000 orang mulai dari kepala daerah kabupaten dan kota, camat, kepala sekolah, SKPD, dan berbagai pihak terkait lainnya.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan pancapaian opini WTP dari BPK tiga tahun berturut-turut dicapai dengan kerja keras. Bahkan sampai melibatkan 148 tenaga ahli dari level profesor dan doktor di setiap unitnya.
"Penilaian WTP menjadi resonansi kinerja pemerintahan yang berkorelasi terhadap kesejahteraan rakyat dan pada gilirannya akan mampu menggerakkan investasi ke daerah," katanya saat memberikan sambutan.
Hal itu sudah terbukti, paparnya, ketika akan ada pembangunan 3 smelter di Sulsel oleh investor dan pemilik modal dipersilahkan memilih di daerah mana akan membangun pabrik pengolahan. Ternyata mereka memilih daerah yang pemerintahannya baik dan tidak ada tindak korupsinya.
Dari 24 pemerintahan kabupaten dan kota di Sulsel, enam entitas mendapat penilain WTP untuk laporan keuangan 2012 atau naik dari tiga pemda pada tahun sebelumnya. Sementara itu, 12 pemda di Sulsel mendapat WTP-DPP dan enam disclaimer.
.jpeg?w=348&h=261)
.jpg?w=300&h=221)
