Bisnis.com, SURABAYA - Sebanyak 11.750 desa yang sebagian di antaranya berpenduduk miskin 50% mendapat bantuan proyek infrastruktur Rp250 juta/desa.
Kepala Kelompok Kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Sri Kusumastuti Rahayu menguraikan proyek infrastruktur itu dibagi menjadi beberapa paket.
Salah satu paket, sambungnya, pembangunan infrastruktur permukiman. Ada 5.500 desa dan 1.800 kelurahan mendapat bantuan langsung masyarakat Rp250 juta/desa.
Selain penerima program reguler itu, ada 4.450 desa dengan tingkat kemiskinan di atas 50% mendapat bantuan Rp250 juta/desa. "Tujuan program ini agar terjadi penyerapan tenaga kerja sehingga warga tidak terbebani kenaikan harga bahan bakar minyak," jelasnya, Rabu (23/7/2013).
Menurutnya, ada sekitar 11,75 juta orang yang terserap untuk konstruksi dan sekitar 24.875 orang sebagai fasilitator.
Pemerintah, sambungnya, merencanakan program di perdesaan 40% dilakukan di September dan sisanya Oktober dan November.
Adapun program di perkotaan direncanakan 40% berjalan di Agustus, 30% akhir September dan 30% November. Infrastruktur yang dicakup program ini yakni pembangunan jalan, titian perahu, sarana penyediaan air minum, sanitasi dan jaringan irigasi.
Dari jumlah itu, alokasi program infrastruktur perkotaan di Jawa Timur ada 171 kelurahan dan di perdesaan ada 1 desa per 179 desa.
Selain proyek infrastruktur, pemerintah juga menyediakan program pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM).
Rencananya 159 sarana itu dibangun di desa nelayan, 260 unit di desa rawan air dan di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah di 341 kawasan perkotaan.
Dari alokasi nasional itu, sambung Kusumastuti, Jawa Timur mendapat alokasi 12 unit di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah, 10 unit di perdesaan, 16 di kawasan khusus dan 2 di kawasan industri kecil dan kerajinan. Jumlah penerima manfaat penyediaan sarana air minum diprediksi lebih dari 1 juta orang.
