Bisnis.com, JAKARTA—Desakan beberapa pihak agar Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan seiring mencuatnya insiden Kendal yang menelan korban satu orang tewas dan tiga orang lainnya luka-luka ditanggapi dingin oleh pengurus pusat ormas keagamaan itu.
Ketua DPP FPI bidang Dakwah sekaligus Jubir FPI Habib Muhsin Alattas mengatakan bagi pihak-pihak yang mengharapkan FPI dibubarkan tidak perlu risau.
“FPI akan bubar sendiri, jika hukum ditegakkan dengan baik oleh aparat dan pejabat negara,” ujarnya dalam situs resmi FPI Indonesia.
Insiden Kendal berupa bentrokan antara warga masyarakat dan massa FPI terjadi Kamis (18/7/2013) sekitar pukul 14.00 WIB di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Akibatnya, satu orang meninggal dunia, tiga lainnya luka-luka dan sejumlah kendaraan rusak.
Polres Kendal telah menetapkan tiga tersangka atas insiden tersebut. Salah satu tersangka adalah Sonny Haryono, pengendara mobil salah satu rombongan FPI.
Insiden berdarah yang terjadi pada bulan Ramadan ini, membuat keberadaan FPI kembali menjadi sorotan publik. Kecaman paling keras datang dari anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul.
Poltak, julukan populer politisi Paratai Demokrat itu, meminta agar pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri, menindak tegas ormas yang selalu meresahkan masyarakat itu.
Bahkan, dia mengusulkan agar ormas semacam FPI segera dibubarkan karena kerap membuat onar di tengah masyarakat.
Lantas bagaimana tanggapan pemerintah? Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai acara buka puasa bersama Pertamina, Minggu, (21/7/2013) menganggap perlu untuk angkat bicara.
Menurutnya, Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan membiarkan aksi kekerasan dan main hakim sendiri oleh elemen masyarakat apapun, termasuk FPI.
Polri dan penegak hukum lain diminta tegas menertibkan berbagai aksi kekerasan oleh sebagian kelompok guna mencegah perpecahan dan benturan horizonal di tengah masyarakat.
"[Harus] dicegah elemen dari manapun juga, dan termasuk FPI karena melakukan tindakan kekerasan, apalagi perusakan," paparnya.
Namun, tidak satu kata pun keluar dari mulut presiden mengenai kemungkinan pembubaran FPI.
Menanggapi tudingan keras yang dialamatkan ke FPI dalam insiden Kendal, Habib Muhsin mengatakan dalam setiap aktivitas lapangan, ormas Islam ini selalu bertindak secara prosedural. Segala tindakan yang diambil adalah bagian dari proses yang berjalan sebelumnya.
“FPI tidak akan sampai melakukan sweeping, jika saja aparat tanggap dan sigap dalam menjaga ketentraman di bulan Ramadan, termasuk penertiban tempat maksiat. Amar Ma'ruf Nahi Munkar adalah tugas FPI yang tetap wajib dijalankan, tetapi prosedur tetap wajib ditegakkan,” paparnya.
FPI, lanjutnya, tidak ingin membela diri atau pun merasa tidak bersalah. “Jika FPI bersalah, silahkan di proses secara hukum. Hanya saja letakkan sesuatu pada tempatnya.”
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
