BISNIS.COM, JAKARTA--Desas-desus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan didepak dari Setgab Koalisi Parpol pendukung Presiden SBY-Boediono makin memanas. Menteri Sosial dari PKS Salim Segaf Al Jufri dikabarkan telah dipanggil oleh Mensesneg untuk diminta mungundurkankan diri.
Akan tetapi kabar tersebut langsung dibantah oleh Salim."Pak Sudi [Silalahi] kan Sesneg, menteri siapapun dipanggil. Ketemu, ngobrol biasa," ujarnya di Istana Negara, Kamis (20/'6/2013).
Salim mengaku sampai sekarang belum menerima surat apapun dari Setneg. Jikapun ada, katanya, surat itu bisa jadi merupakan teguran keras, bukan surat pemberhentian.
Salim juga menampik kabar soal adanya penawaran dari Partai Demokrat kepada menteri-menteri asal PKS. "Saya pikir saya tetap saja di kabinet, kalau itu kan tak mesti pindah-pindah partai, saya pikir dalam semua punya etika tersendiri," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddindi Semarang mengatakan keputusan untuk tetap mempertahankan atau melepas PKS dari koalisi sepenuhnya menjadi otoritas penuh Presiden, sesuai dengan kontrak kerja koalisi yang terjalin dengan masing-masing parpol.
"Presiden juga memiliki kewenangan dan otoritas penuh mengangkat pembantu-pembantunya (menteri.) dalam kabinet sehingga semuanya berpulang pada Presiden apakah masih memerlukan menteri dari PKS," tegas Lukman. (Antara)
