BISNIS.COM, JAKARTA--Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman meminta seluruh kepala daerah dan politisi mematuhi putusan sidang paripurna DPR yang menyetujui rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar bersubsidi.
Menurutnya, DPD bisa menerima putusan tersebut dengan catatan pemerintah bisa menjamin lancarnya pendistribusian BBM bersubsidi di daerah-daerah. Selain itu, penghematan yang diperoleh dari pengurangan subsidi bahan bakar tersebut bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sektor-sektor lainnya yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Seluruh kepala daerah nantinya harus mengamankan putusan penaikan harga BBM bersubsidi karena telah disepakati bersama di parlemen, bukan melakukan aksi demo untuk pencitraan publik, ” ujarnya kepada Bisnis hari ini, Rabu (19/6/2013), ketika dimintai pendapatnya terkait sejumlah aksi demo di beberapa daerah menolak rencana tersebut.
Irman juga mengingatkan agar politisi tidak memamfaatkan momen tersebut untuk kepentingan pencitraan menjelang Pemilu 2014. Namun demikian, dia tidak menyebutkan parpol mana yang memamfaatkan rencana kenaikkan harga BM bersubsidi untuk keperluan pencitraan.
“Momen untuk menolak kenaikan harga BBM sudah berlalu. Hal terpenting adalah bagaimana mengawasi pendistribusiannya dan bagaimana daerah mendapat keuntungan fiskal dari kebijakan itu,” ujar Irman.
Dalam sidang paripurna RAPBN-P 2013, PDIP dan PKS menjadi partai paling keras menolak disahkannya RAPBN-P 2013. Pengesahan itu membuka peluang bagi pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
PDI Perjuangan hari ini menggelar aksi demo dan turun ke jalan setelah kalah voting di DPR terkait persetujuan DPR tersebut.
