BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membayar tarif klaim pelayanan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) sistem Indonesia Case Base Groups (INA CBG's) sebesar 100%, sehingga tidak ada rumah sakit yang dirugikan.
Rencana itu diputuskan dalam rapat jajaran Pemprov DKI, PT Askes dan pihak terkait yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakartan Senin (3/6).
Dengan kebijakan baru tersebut otomatis menganulir rencana pemprov DKI sebelumnya yang akan membedakan tarif INA CBG's antara RS Pemerintah dengan RS Swasta.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dien Emawati menyampaikan selama ini pembayaran klaim tagihan rumah sakit sekitar 75% dari biaya real cost pelayanan. Hal tersebut dihitung berdasarkan rata-rata biaya rumah RS Pemerintah dengan RS Swasta.
Namun perlu dasar hukum untuk mewujudkan tarif tersebut sehingga perlu ada payung hukum berupa peraturan gubernur pembayaran tarif klaim. "Untuk menjadikan 100% ini harus ada peraturan gubernur tentang pembayaran klaim sebagai dasar hukumnya. Sehingga nanti akan dibuatkan pergub," kata Dien di Balai Kota DKI Jakarta.
Diharapkan bulan ini penyusunan pergub sudah rampung sehingga bisa menjadi dasar evaluasi tarif INA CBG's oleh tim di Bandung.
Apabila semua sudah clear artinya pembayaran klaim bulan Juli 2013 sudah menggunakan kebijakan yang baru dibayarkan 100%. "Juli bisa 100%, rumah sakit nggak akan rugi," kata Dien.
Permasalahan tarif ini memang harus di adjust setiap 6 bulan sekali sehingga ketika ada kenaikan upah, alat habis pakai bisa diselesaikan. Pemprov mengharapak pihak rumah sakit yang sebelumnya merasa dirugikan bisa sedikit terobati dengan kebijakan ini.
Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama mengatakan untuk evaluasi premi tidak ada perubahan yakni tetap Rp23.000 per jiwa untuk 4,7 juta penduduk.
Menurutnya besaran premi tersebut cukup tinggi ketimbang perhitungan Pemerintah Pusat yang hanya Rp15.700. Istilahnya paket wisata, KJS lebih bagus ketimbang program jaminan kesehatan pemerintah pusat yang akan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) awal 2014.
"Kalau premi 23.000 klaim INA CBG's boleh 100% kan, ini seperti paket tour cost DKI lebih mahal karena alat kesehatan DKI juga lebih mahal sehingga premi kita lebih tinggi," katanya.
Disinggung mengenai KJS bakal jadi acuan program BPJS, pemerintah pusat bisa menggunakan premi dibawah Rp23.000 namun pelayanannya tidak seperti di Jakarta. Kalau setiap daerah ingin melakukan jaminan kesehatan yang bagus, kata Ahok, harus menganggarkan lewat APBD masing-masing.
Direktur Pelayanan PT Askes Fadjriadinur mengatakan pembahasan evaluasi dengan Pemprov hanya tarif INA CBG's. Askes akan mengikuti apa yang dilakukan Pemprov DKI, sedangkan premi tidak ada kenaikan dengan Rp23.000.
"Pembahasan tadi juga perbedaan tarif rumah sakit swasta dan pemerintah," katanya.
Sebelumnya tarif INA CBG's dinilai merugikan RS swasta yang hidup dari biaya pelayanan karena klaim yang dibayarkan terlalu kecil.
Akibatnya sebanyak 16 rumah sakit mengaku keberatan sehingga berniat mengundurkan diri dari kerjasama. Namun, belakangan RS yang belum bergabung lagi dengan KJS hanya tinggal 2 RS yakni RS Thamrin Salemba dan RS Admira.
