BISNIS.COM, BRUSSELS—Para pemimpin Uni Eropa mengizinkan perdagangan senjata kepada kaum oposisi Suriah dengan tujuan untuk meningkatkan tekanan terhadap rezim Bashar al-Assad setelah terjadi perang saudara selama dua hari.
Sebagai penggagas utama keputusan UE tersebut, Inggris mengatakan pihaknya tidak akan terburu-buru memasok persenjataan bagi pemberontak.
Inggris juga menyatakan sanksi ekonomi akan diperpanjang menjadi 12 bulan.
“Ini adalah keputusan yang sulit bagi sebagian negara, tetapi hal tersebut penting dan benar untuk dilakukan demi menguatkan upaya internasional dalam mencapai solusi diplomatis terhadap masalah konflik Suriah,” ujar Menteri Luar Negeri Inggris William Hague dalam sebuah pernyataan pada Senin malam (27/5/2013).
Setelah berdebat selama 13 jam dengan menteri luar negeri UE yang lain, Hague menyatakan sangatlah penting agar Eropa mengirim sinyal yang jelas bagi rezim Assad bahwa penguasa Suriah tersebut harus mau melakukan negosiasi secara serius. Jika Assad menolak, UE akan melakukan serangan balik.
Otorisasi penjualan senjata bagi pemberontak Suriah tersebut juga didukung penuh oleh Prancis. Tujuan dari kebijakan itu adalah untuk menyempitkan pilihan bagi Assad, yang sejauh ini masih bertahan dengan perang saudara yang telah merenggut setidaknya 80.000 korban jiwa dan membanjirnya gelombang pengungsi ke negara-negara tetangga.
Di lain pihak, Austria menentang keras keputusan UE tersebut. Negara tersebut berpendapat pengiriman perangkat militer akan menggagalkan upaya untuk mencapai negosiasi, serta tidak sejalan dengan prinsip yang menyebabkan UE memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada 2012.
“Padahal kita baru saja memenangkan Hadiah Nobel," tegas Menlu Austria Michael Spindelegger.
Menurutnya, rakyat Suriah yang gugur dalam konflik tersebut tidak akan diuntungkan jika UE mengirimkan senjata. Hal tersebut justru akan memicu perlombaan militer.
