Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

Calon DPD Sumut Perjuangkan Dana Bagi Hasil Perkebunan

BISNIS.COM, MEDAN :  Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI,  Rudolf  M  Pardede  ingin memperjuangkan  dana  bagi  hasil  sektor  perkebunan  yang  selama  ini  belum 
Endot Brilliantono
Endot Brilliantono - Bisnis.com 23 April 2013  |  09:26 WIB
Calon DPD Sumut Perjuangkan Dana Bagi Hasil Perkebunan
Bagikan

BISNIS.COM, MEDAN :  Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI,  Rudolf  M  Pardede  ingin memperjuangkan  dana  bagi  hasil  sektor  perkebunan  yang  selama  ini  belum  dinikmati oleh masyarakat  Sumatra  Utara.

Rudolf  M Pardede  saat  ini diketahui  masih menjabat   sebagai  Anggota  DPD RI  periode  2009-2014 asal Provinsi  Sumatra Utara,  namun  dirinya  bertekad  menjadi  Anggota  DPD RI  kembali  pada  Pemilu 2014 untuk  memperjuangkan  aspirasi  masyarakat  Sumatra Utara ke Pemerintah Pusat, khususnya tentang dana bagi hasil sektor perkebunan.

Menurut Rudolf, Provinsi Sumatra Utara terkenal sebagai daerah yang memiliki lahan perkebunan kelapa sawit sangat luas, namun untuk dana bagi hasil dari sektor itu belum pernah diperoleh masyarakat Sumatra Utara.

"Sebagaimana diketahui sekarang ini bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi bahwa DPD RI sekarang ini memiliki wewenang untuk membahas rancangan undang-undang, tidak seperti dulu yang hanya punya wewenang sebatas mengusulkan rancangan undang-undang," kata Rudolf M Pardede, Senin (22/4/2013).

Karena itulah, ungkap Rudolf, dirinya mendaftar kembali ke KPU Sumut sebagai calon Anggota DPD RI untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Sumatra Utara.
Karena masih banyak yang harus diperjuangkan untuk kepentingan kedaerahan dan kesejahteraan masyarakat Sumatra Utara," ujar Rudolf Pardede.

Telah setaranya posisi DPD RI sekarang ini dengan DPR dalam membahas dan menyetujui undang-undang, tegas Rudolf, maka aspirasi-aspirasi masyarakat Sumatra Utara dapat diperjuangkan, salah satunya tentang dana bagi hasil sektor perkebunan yang belum pernah didapat daerah ini.

"Tentunya akan ada presure dari DPD RI pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu, karena kedudukannya sudah setara dengan DPR RI dalam membahas rancangan undang-undang," ujar Rudolf.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perkebunan sumut dana bagi hasil dpd rudolf pardede
Editor : Endot Brilliantono
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top