BISNIS.COM, BALIKPAPAN--Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kota Balikpapan mengimbau nelayan untuk membeli solar pada dua stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN) yakni di Kecamatan Manggar dan wilayah Kampung Baru.
Kepala DPKP Kota Balikpapan Chaidar Chairulsyah mengatakan nelayan yang berdekatan dengan dua SPBN tersebut memang sebaiknya langsung mengisi solar di lokasi tersebut.
Tujuannya, untuk memermudah pengawasan pengisian dan menghindari terjadinya penimbunan solar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Memang ada nelayan yang selama ini membeli dari koordinatornya. Tetapi karena koordinator tersebut tidak hanya mensuplai pada satu daerah, akhirnya timbullah semacam kekurangan di lapangan," ujarnya, Senin (22/4/2013).
Chaidar menanggapi sempat gagal melautnya sejumlah nelayan beberapa hari lalu disebabkan oleh hal serupa. Karena itu, dirinya berharap agar nelayan mau langsung datang ke SPBN untuk mendapatkan bahan bakar di kala melaut.
Adapun untuk daerah yang jauh dengan SPBN, pemerintah telah mengeluarkan surat rekomendasi untuk mengangkut solar tersebut hingga pada lokasi yang telah ditentukan.
Dia menambahkan surat rekomendasi hanya diberikan kepada koordinator nelayan agar dapat langsung disebarkan kepada nelayan.
Sayangnya, Chaidar mengaku lupa batasan maksimal pembelian solar melalui mekanisme surat rekomendasi ini.
Dia hanya menegaskan bahwa pembelian harus dilakukan oleh koordinator dan tidak boleh dijual kembali.
"Karena agak sulit melakukan pengawasannya, kami hanya mengeluarkan surat rekomendasi pada daerah yang jauh dari SPBN saja. Kami harap ini dapat mengatasi kelancaran pengiriman solar," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim Amrullah mengaku kuota solar yang diberikan untuk Kaltim mengalami kenaikan yang tidak terlalu banyak karena adanya pembatasan konsumsi untuk kendaraan pertambangan dan perkebunan.
Tercatat, kuota solar untuk Kaltim pada 2013 sebesar 327.743 kiloliter (kl).
"Untuk Balikpapan, kalau tidak salah memang ada penurunan dari 82.000 kl menjadi 78.697 kl," tukasnya.
Karena itu, memang akan ada antrian yang terjadi dalam pembelian BBM bersubsidi utamanya untuk solar.
Kebijakan baru yang akan diterapkan, diharapkan dapat memberikan solusi untuk mengurai permasalahan ini. (wde)
