.jpg)
BISNIS.COM,JAKARTA -- Transparansi terhadap industri ekstraktif (minyak bumi, gas, mineral, dan batubara) di Asean semakin mendesak, khususnya untuk Indonesia.
Inisiatif untuk menyosialisasikan transparansi industri ekstraktif merupakan bagian dari upaya kelompok masyarakat di Asia sebagai masukan untuk pemerintah di negara-negara Asean.
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabby Tumiwa menjelaskan Asean merupakan wilayah strategis penghasil mineral dan batu bara (minerba) serta minyak bumi dan gas (migas). Sayangnya, transparansi di beberapa negara penghasil sumber daya alam tersebut masih bermasalah. Dia mencontohkan regulasi itu adalah desentralisasi.
“Asean menjadi basis penting untuk pertambangan minerba. Extractive Industri Transparency initiative [EITI] antara lain untuk pelaporan penerimaan negara hingga berapa besar bisnis yang harus dilaporkan. Untuk itu harus ada komunitas bersama untuk mengelola,” ujarnya, Rabu (17/4).
EITI diusung sebagai tanggapan positif komunitas sipil Asean menjelang terbentuknya ASEAN Economic Community pada 2015.
Sebelumnya, seruan ini diungkapkan dalam Asean People Forum 2013 yang telah diselenggarakan di Bandar Seri Begawan awal April 2013.
Pernyataan inisiatif tersebut berdasar studi mengenai transparansi tata kelola sumber daya alam. Dalam penelitian ini, IESR bekerja sama dengan Energy Analytics and Consulting, Nasional University of Singapore (NUS).
Analis Energi sekaligus Kepala Divisi Ekonomi Energi NUS Tilak Doshi mengatakan negara-negara di Asean menghadapi masalah yang sama dalam tata kelola sumber daya alam.
