BISNIS.COM, BALIKPAPAN--Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi mengajukan usulan bantuan anggaran sebesar Rp21,55 miliar dalam APBD Provinsi Kaltim 2014 untuk program industri kecil dan menengah.
Kepala Disperindagkop Kota Balikpapan Doortje Marpaung menyebutkan ada lima poin usulan pembangunan pembiayaan yang diajukan ke APBD Provinsi.
Rinciannya yakni, pembangunan rumah produksi dan rumah tinggal industri kecil tahu tempe sebesar Rp1,5 miliar, pembangunan gedung serba guna dan pemasaran hasil industri sebesar Rp10 miliar serta pemasangan jaringan dan listrik serta air bersih di Kawasan Industri Kecil Somber (KIKS) Tahap II sebesar Rp3 miliar.
Adapula, usulan bantuan pengadaan lahan kawasan industri kecil untuk pengolahan hasil pertanian dan kelautan sebesar Rp6 miliar serta pengadaan bantuan alat dan kemasan bagi industri kecil dan menengah sebesar Rp1,05 miliar.
“Sudah ada tiga usulan yang tidak ada kendala untuk mendapat bantuan dari APBD Provinsi 2014. Sementara, dua usulan sisa masih perlu perlakuan sebelum bisa mendapatkan bantuan pendanaan,” ujarnya, Jumat (12/4/2013).
Tiga usulan bantuan yang telah mendapat lampu hijau yakni pembangunan rumah produksi dan rumah tinggal, bantuan alat serta pengadaan lahan untuk kawasan industri kecil untuk pengolahan hasil pertanian dan kelautan.
Sementara untuk pembangunan gedung serbaguna serta pemasangan jaringan listrik dan air masih perlu persiapan lahan sebelum bisa direalisasikan.
Doortje menyebutkan persiapan ini merupakan tanggung jawab Pemkot Balikpapan sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum menerima bantuan anggaran.
Dia menambahkan besaran bantuan yang diterima tentunya tidak sebesar yang diajukan karena tergantung kemampuan keuangan provinsi.
“Seperti untuk rumah produksi rencananya dapat bantuan Rp3,5 miliar,” katanya.
Pemkot Balikpapan juga berencana merelokasi lima perajin tahu tempe pada 2014 sehingga menggenapi jumlah perajin di KIKS menjadi 80 perajin.
Angka ini merupakan pendataan pertama perajin yang dilakukan oleh Pemkot Balikpapan sebelum berkembang menjadi 118 perajin.
Penanggung jawab KIKS Bahrun mengatakan pihaknya tengah menyiapkan pembentukan lembaga pengelola yang akan mengelola kawasan tersebut secara profesional dan mandiri, sehingga dapat melakukan perawatan pemeliharaan terhadap pembangunan fasilitas dan infrasatruktur yang disediakan pemerintah.
Menurutnya, luasan lahan yang dimanfaatkan di KIKS baru sekitar 3 hektare dari luas total 9 hektare.
“Rencananya ada 14 jenis usaha kecil yang akan kita bina dan kembangkan untuk masuk ke KIKS,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II Bidang Ekonomi, Keuangan, Anggaran, Pariwisata dan Perdagangan DPRD Kota Balikpapan Patly Parakasi menambahkan KIKS juga harus memanfaatkan teknologi dalam proses produksi sehingga dapat menciptakan nilai tambah atau efisiensi produksi.
Hal ini akan berdampak masif terhadap perajin, pemerintah serta konsumen yang menikmati hasil teknologi tersebut. (wde)
