Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

BBM BERSUBDISI: BLT Jangan Jadi Intrumen Politik

BISNIS.COM,JAKARTA—Partai Golkar mengingatkan Bantuan Tunai Langsung (BLT) tidak boleh lagi dijadikan instrumen politik kepada konstituen parpol kalau pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ketua DPP Partai Golkar Satya Widya
Bambang Supriyanto
Bambang Supriyanto - Bisnis.com 10 April 2013  |  15:44 WIB

BISNIS.COM,JAKARTA—Partai Golkar mengingatkan Bantuan Tunai Langsung (BLT) tidak boleh lagi dijadikan instrumen politik kepada konstituen parpol kalau pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Ketua DPP Partai Golkar Satya Widya Yudha mengatakan rencana pemerintah menaikkan harga BBM memerlukan komunikasi politik yang benar kepada masyarakat.

Melalui komunikasi politik yang baik, masyarakat tidak lagi merasa ditipu karena tidak tahu seberapa banyak subsidi yang dihemat dengan kenaikkan harga tersebut.

“Jangan sampai kenaikan harga BBM jadi tools parpol ke konstituennya. Apa yg terjadi di masa lalu BLT jadi senjata politik seharusnya tidak terulang lagi,” ujar Satya dalam diskusi bertema “Rencana Kenaikkan arga BBM dan Pengaruhnay pada Daerah” yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Selain Satya, turut menjadi nara sumber pada diskusi itu anggota DPD, Poppy Dharsono dan pengamat ekonomi Aviliani.

Menurut Satya, apa yang menjadi pertanyaan publik terkait rencana kenaikan harga BBM adalah seberapa besar penghematan yang diperoleh dari pengurangan subsidi BBM sehingga harga komoditas itu harus naik. Kalau angka itu sudah ditemukan, ujarnya, maka pemerintah harus mengkomunikasikannya kepada publik.

Persepsi publik selama ini adalah bahwa subsidi yang diberikan merupakan hak yang tidak boleh dicabut. Sehingga kalau memerintah mengurangi subsidi BBM dan menaikkan harganya maka masyarakat akan marah.

“Paradigma ini harus diubah. Masyarakat yang sudah menerima subsidi, lalu ketika diambil kembali subsidi itu, akan merasa hak mereka diambil,” ujarnya.

Untuk itu Satya mengingatkan diperlukannya komunikasi politik agar tidak terjadi gangguan politik menjelang Pemilu 2014. Dia menjelaskan bahwa paradigma subsidi pada harga BBM juga harus diubah menjadi subsidi pada orang.

Anggota Komisi VII DPR itu mengatakan hal terpenting yang perlu dilakukan pemerintah sebelum menaikkan harga BBM adalah meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian BBM selain menekan angka penyelundupan bahan bakar minyak. Sedangkan hal berikutnya adalah mengutamakan impor BBM mentah (crude oil) dari impor BBM yang sudah jadi agar dapat menghemat uang negara.

Sementara Aviliani mengatakan pemerintah sudah berada pada arah yang benar karena akan mulai mengubah kebijakan dari subsidi pada harga menjadi subsidi pada orang.

Namun,  dia mengingatkan perubahan itu tidak mudah untuk dilakukan karena masih adanya persoalan dengan data penduduk. Subsidi pada orang, ujarnya, harus benar-benar tepat sasaran mengingat besarnya subsidi yang diberikan.

“Kita arahnya pada subsidi orang, tidak lagi pada subsidi harga. Kalau arah ke sana akan baik tapi butuh waktu untuk perbaikan data,” ujar anggota Komisi Ekonomi Nasional (KEN) tersebut. Dia menambahkan subsidi pada orang bisa dilakukan dengan mengkonpensasikannya dengan pajak tahunan kendaraan bermotor.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Harga BBM subsidi Munaslub Golkar blt

Sumber : John Andi Oktaveri

Editor : Bambang Supriyanto
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top