PATEN FARMASI: Perlu Dilindungi Pemerintah Guna Inovasi Kesehatan

BISNIS.COM, JAKARTA--Pemerintah diminta terus mendukung hak paten untuk produk-produk farmasi demi keberlangsungan riset dan inovasi di bidang kesehatan.

Ketua International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) Indonesia, Lutfi Mardiansyah, mengatakan penolakan terhadap paten obat akan menghambat riset dan merugikan industri farmasi dalam jangka panjang.

"Tiap inovasi pasti membutuhkan dana riset yang tidak sedikit. Dengan paten, perusahaan bisa mengembalikan biaya riset itu dan dipakai lagi untuk inovasi baru," ujarnya, Selasa (2/4).

Penolakan hak paten obat seperti yang terjadi di India menurut Lutfi merupakan tindakan kurang tepat karena perusahaan farmasi akan semakin ragu berinvestasi dan inovasi. Pada akhirnya, ketika inovasi mandek, konsumen juga yang akan dirugikan.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung India pada Senin (1/4)  menolak hak paten yang diajukan oleh produsen farmasi asal Swiss, Novartis AG, terhadap produk obat kankernya bernama Glivec.

Keputusan tersebut dianggap sebagai sebuah kemunduran bagi India dalam melindungi kekayaan intelektual. "Perusahaan multinasional harus menemukan cara baru untuk berbisnis di India," ujar analis kesehatan di Emkay Global, Deepak Malik, seperti dilansir Reuters.

Di sisi lain, aktivis menilai keputusan tersebut sebagai kemenangan bagi rakyat kecil. Pasalnya kebanyakan obat paten tidak terjangkau untuk sebagian besar penduduk India yang berjumlah 1,2 miliar itu. Hal ini juga mengukuhkan peran perusahaan lokal sebagai pemasok besar obat generik murah pada pasar obat yang tumbuh pesat senilai US$13 miliar tersebut.

Managing Director Novartis India Ltd, Ranjit Shahani, mengatakan akan sangat berhati-hati untuk berinvestasi di India, terutama dalam memperkenalkan jenis obat baru dan akan mencari hak paten dulu sebelum melakukan pemasaran obat.

Mereka akan menahan diri untuk melakukan kegiatan penelitian di negara tersebut. "Kekayaan intelektual belum didukung di India." (if)