BISNIS.COM, BANDAR LAMPUNG--Pemerintah akan merevisi Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Hal itu dilakukan karena banyak muncul kegiatan ekonomi baru di semua koridor yang diperlukan perubahan rencana atau disebut living document.
Deputi Menteri PPN/Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Infrastruktur Dedi Priyadi Priyatna menegaskan perubahan tersebut wajar karena bisa saja dalam dua tahun setelah lahirnya MP3EI banyak investor datang di koridor tertentu sehingga perlu perubahan atau new inisitive.
"Akan ada perubahan perpres makanya dikumpulkan Gubernur Se Sumatra untuk memberikan masukan program yang mereka ingin kembangkan. Termasuk kawasan ekonomi kusus (KEK) baru," katanya saat ditemui wartawan di Bandara Raden Inten Bandar Lampung, Rabu (20/3/2013).
Gubernur se Sumatra mengusulkan sejumlah priyek infrastruktur umumnya minta pelabuhan, jalan, bandara, sama listrik dan kereta api.
Dedi menggarisbawahi untuk listrik hanya sedikit. Rakor Gubernur Sumatra menghasilkan usulan diserahkan kepada Menko Perekonomian untuk dipertimbangkan dalam revisi perpres MP3EI.
"Jadi rapat tadi hanya mengkonfirm saja, yang lainnya sudah tertulis," terangnya.
Tapi garis besar rakor adalah, pertama, Pemerintah segera mewujudkan Trans Sumatra Tol harus bisa terwujud secepatnya ditargetkan groudbreaking dimulai tahun ini.
Kedua Kereta Api Trans sumatra harus terwujud dan menjadi legasi (barisan) dari perintah Presiden SBY dan ketiga Jembatan Selat Sunda (JSS) sudah ada Perpres yang tidak kunjung jalan diminta segera digarap.
Dalam hal pembiayaan proyek MP3EI ini perlu campur tangan pemerintah agar pemegang proyek tertarik menanamkan modalnya dalam infrastruktur.
Misalnya proyek jalan tol Trans Sumatra oleh PT Hutama Karya bahwa kontraktor harus punya equity antara 25% - 30%, sisanya 70% - 75% pinjaman dari Bank dengan jaminan pemerintah.
Pemerintah akan menginjeksi Penyertaan Modal Negara (PMN ) setiap tahun pada Hutama Karya jumlahnya bervariasi antara Rp4 triliun-Rp5 triliun per tahun untuk memenuhi equity.
Sementara itu Menko Perekonomian Hatta Rajasa belum bisa menjelaskan usulan proyek baru dari Gubernur seluruh Sumatra. Yang jelas dia menyarankan kepada seluruh gubernur untuk menjaga iklim investasi agar inversot tertarik bangun infrastruktur di koridor Sumatra.
"Nanti akan kami bahas di Jakarta," katanya.(38/yop)
