SEMARANG – Provinsi Jawa Tengah akan memperkuat pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi setelah mendapatkan kuota jauh lebih rendah dibandingkan dengan usulan.
Bahkan, kuota solar bersubdisi untuk wilayah Jawa Tengah (Jateng) yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada tahun ini, di bawah realisasi penyaluran pada tahun lalu.
Teguh Dwi Paryono, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jateng, mengatakan BPH Migas menetapkan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi untuk wilayah Jateng sebesar 4,76 juta kiloliter (KL) dengan rincian 3,1 juta KL premium dan 1,66 juta KL solar.
Kuota tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan usulan dari Pemerintah Provinsi Jateng sebanyak 5,49 juta KL yang terdiri atas 3,49 juta KL premium dan 2,0 juta KL solar.
Kuota premium pada tahun ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penyaluran 2012 yang mencapai 2,96 juta KL. Namun untuk solar, kuota tersebut lebih rendah dibandingkan penyaluran tahun lalu yang mencapai 1,72 juta KL.
“Karena kuota jauh lebih rendah dibandingkan dengan usulan, maka kami anggap itu merupakan sebuah tantangan,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/2/2013).
Menurutnya, pihak Pemerintah Provinsi akan berusaha semaksimal mungkin agar kuota tersebut tidak terlewati. Namun, apabila pada tengah tahun konsumsi BBM bersubdisi melebihi ekspektasi, maka Dinas ESDM siap mengajukan usulan penambahan.
Menurut Teguh, penguatan pengendalian BBM bersubsidi tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi semata, namun membutuhkan dukungan dari BPH Migas serta aparat kepolisian.
“Kami minta BPH Migas konsisten dalam mengendalikan BBM bersubsidi. Satgas BBM daerah yang selama ini hanya menjadi usulan harus segera direalisasikan. Konsekuensinya pendanaan satgas BBM harus bersama antara pusat dan daerah,” ujarnya.
Selain itu, dia mengharapkan Pertamina segera merealisasikan sistem pengawasan elektronik dalam distribusi BBM subsidi dari depot ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Sistem anyar ini diharapkan dapat mencegah penyelewengan pada saat proses distribusi. “Kami berharap sistem pengawasan elektronik itu bisa beroperasi tahun ini,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
