Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

TRANSPARASI BIROKRASI: Sistem perizinan online digelar tahun ini

JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merealisasikan sistem perizinan online tahun ini sebagai upaya transparansi birokrasi.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 30 Januari 2013  |  20:52 WIB

JAKARTA--Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera merealisasikan sistem perizinan online tahun ini sebagai upaya transparansi birokrasi.

Asisten Perekonomian dan Administrasi Hasan Basri Saleh mengatakan pemprov tengah menyusun rancangan peraturan daerah (raperda) untuk menyusun organisasi baru. Salah satu poin yang dikejar salah satunya tentang implementasi perizinan online terutama Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 

"Sekarang DKI sedang menyusun perda untuk menyusun organisasi baru. Nah ini akan ada bagian dari itu [perizinan online]," katanya seusai seminar 'Prospek Bisnis Properti 2013 di Tengah Langkah Pembenahan Birokrasi' di Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (30/1).

Sejauh ini, sambung dia, instansi yang mengeluarkan izin masih terpecah kemana mana seperti ada di Dinas Tata Ruang dan Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B). Ke depan perlu ada satu badan tersendiri untuk mempermudah pelayanan pemohon ijin. 

"Kita mengarah kesana, tapi ini perlu tahapan. Perizinan online jadi satu ide yang kita sambut baik," ujarnya.

Sistem online yang diterapkan sejauh ini baru pajak online dan e-ticketing Transjakarta. Adanya perizinan online guna mengantisipasi tumpang tindih agar lebih mudah. Selain itu uang siluman yang dikenal sogokan bisa dihilangkan. 

Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo menegaskan perizinan masalah utama setelah pertanahan. Fakta di lapangan pengajuan izin yang seharusnya satu minggu bisa keluar setelah satu tahun.

Akhirnya pengembang mengambil jalur cepat dengan mengeluarkan uang tidak resmi untuk proses IMB dari Lurah, Camat hingga Dinas. Itu dilakukan karena birokrasi perizinan yang tidak transparan. "Makanya daerah harus buat transparansi perizinan secara online yang bisa diakses semua orang," katanya.

Terpisah, Wagub Basuki T Purnama menanggapi perizinan online ini ditargetkan realisasi Juni 2013. Target itu mundur satu bulan yang semula bisa terwujud Maret karena Jakarta tengah dilanda banjir.(msb)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Akhirul Anwar

Editor : Martin-nonaktif

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top