JAKARTA:  Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menegaskan bahwa penentuan 6 ruas tol dalam kota belum ada kesepakatan karenakan belum sambungnya pendapat antarpihak yang pro ataupun kontra.

Jokowi menuturkan Pemprov mengutamakan masyarakat sehingga dengan demikian juga harus mendengar dari masyarakat seutuhnya.

Seperti diketahui dalam pertemuan yang dilakukan Pemprov untuk kedua kalinya (29/1) dilakukan dengar pendapat antara pihak pro dan kontra.

Jokowi menjelaskan bahwa Pemprov  masih pro pada transportasi masal dengan demikian dengar pendapat sangat ditekankan.

"Belum nyambung antara pihak pro dan kontra. Tadi sudah buat pertemuan setengah kamar tetapi belum sambung juga," jelas Jokowi di Balai Kota, Selasa (29/1/2013).

Sementara pengamat transportasi Darmaningtyas menegaskan tol tidak menyelesaikan masalah kemacetan.

Menurutnya masih tetap menolak pembanguan 6 ruas tol dalam kota. Untuk itu dirinya dan beberapa yang lain masih teguh pada pendirian untuk menolak 6 ruas tol dalam kota.

"Tetap menolak dan terus menolak karena itu melanggar RT/RW dan tidak menyelesaikan kemacetan," ujarnya.


Direktur PT Jakarta Tol Road Development Franz Sugito menyatakan semua pekerjaan tersebut merupakan bagian dari investasti swasta dan bukan bagian dari APBN.

Seperti diketahui, biaya yang dikeluarkan untuk proyek tersebut sebesar Rp42 triliun yang komposisinya 30% swasta dan 70% perbankan.

"Kita hanya mendengar dari Pemprov bagaimana sikapnya," jelas Franz.  (ra)