JAKARTA--Polri menjadi penanggung jawab atau pemegang komando operasi perbantuan TNI baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi kerusuhan.
Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menguraikan perbantuan itu intinya tentara melakukan tindakan kepolisian. Oleh karena itu komando dan pengendalian menjadi tanggungjawab Polri.
Saat polisi meminta bantuan, lanjut dia, biaya dan pengendalian di bawah Polri. Namun, saat pimpinan daerah TNI menilai perlu mendekatkan satuan, maka itu bisa dilakukan. Hanya bila inisiatif mendekatkan personel dari TNI maka operasional ditanggung tentara.
Pergeseran pasukan berdasar inisiatif TNI menurut Panglima supaya saat diperlukan bantuan tidak terlambat. "Hanya untuk persiapan jadi tanggung jawab panglima termasuk logistik," paparnya saat jumpa pers di sela-sela rapat pimpinan di Mabes TNI, Selasa (29/1/2013).
Saat personel sudah dekat dengan titik konflik dan ada permintaan perbantuan, maka komando diambil alih kepolisian. "Ini memberikan batasan jelas dan tegas, siapa dan berbuat apa," tambahnya.
Kesepakatan perbantuan TNI terhadap polisi ditandatangi Senin (28/1/2013). Sebelum penandatanganan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan instruksi terkait dengan penanganan konflik sosial di hadapan kepala daerah dan jajaran TNI serta Polri.
Guna mendukung program perbantuan, lanjut dia, TNI harus memahami HAM dan prinsip tindakan kepolisian. Nah, bila di lapangan ada pelanggaran maka komando dan pengendalian tanggung jawab kepolisian.
"Namun, bila ada anggota TNI melanggar maka disidik polisi militer, diajukan ke pengadilan militer. Proses pengadilan dimana saja sama. Justru pengadilan militer banyak pasal yang memberatkan [prajurit yang melanggar]," tegasnya.
Guna menambah pengetahuan soal tugas kepolisian, Agus menilai nantinya masing-masing satuan akan berkoordinasi dengan Polri.(msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
