JAKARTA--Industri asuransi meminta pengelolaan program pensiun tidak dimonopoli oleh pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Kepala Humas Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK) Ricky Samsico meminta pemerintah tidak memonopoli pengelolaan dana pensiun dengan mewajibkan pengelolaan hanya kepada BPJS Ketenagakerjaan tanpa membatasi nilai penghasilan pegawai.
"Ketika BPJS Ketenagakerjaan mengelola program dana pensiun seluruh warga Indonesia itu artinya terjadi monopoli," ujarnya kepada Bisnis, Jumat (25/1).
Ricky menilai praktik monopoli tidak sehat karena dapat mematikan industri dan mengabaikan prinsip persaingan usaha.
Selain itu, lanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan sebagai provider tunggal akan kesulitan menjangkau seluruh lapisan masyarakat mengingat jumlah populasi Indonesia yang sangat tinggi.
Menurutnya, pengelolaan program pensiun oleh banyak pemain justru menguntungkan bagi masyarakat karena terjadi persaingan kualitas sehingga publik punya pilihan.
"Jika dikelola oleh multiprovider akan lebih bagus karena ada persaingan sehingga masing-masing provider bersaing memberikan pelayanan terbaik," ujarnya.
ADPLK meminta pemerintah menghindari monopoli dengan cara tetap memberikan peluang bagi industri untuk tetap beroperasi. Caranya, pemerintah diminta menetapkan batasan pendapatan maksimal penduduk yang pengelolaan program pensiunnya wajib dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Ricky meminta agar pembatasan dilakukan pada nilai pendapatan sebesar Rp3 juta perbulan.
"Pegawai yang pendapatannya di bawah Rp3 juta agar dikelola oleh BPJS. Sementara mereka yang memiliki gaji di atas itu diberikan pilihan untuk masuk ke BPJS atau mengalihkan ke provider lain," katanya. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
