SURABAYA—Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) meminta pemerintah untuk segera membuat terobosan untuk mengurangi backlog (kekurangan) hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ketua REI Jawa Timur Erlangga Satriagung mengatakan hal tersebut penting untuk segera dilakukan mengingat penyediaan hunian bagi MBR merupakan kewajiban pemerintah.
Dia juga mengatakan usulan tersebut telah disampaikan pada Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz saat ada pertemuan REI nasional pada 17 Januari lalu.
“Saat ini, backlog di Jawa Timur sendiri sekitar 538.000 unit, nasional jauh lebih tinggi lagi. Jika pemerintah tidak segera melakukan terobosan kebijakan untuk menyediakan hunian bagi MBR, maka jumlah ini akan terus bertambah. Padahal, pemerintah seharusnya memfasilitasi hal itu,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (24/1).
Saat ini, lanjut dia, kebijakan pemerintah untuk memberikan subsidi uang muka untuk MBR dinilai perlu untuk memudahkan kelompok masyarakat memiliki hunian, dibandingkan dengan subsidi bunga kredit pemilikan rumah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP).
Sebelumnya dia menyebutkan saat ini bunga KPR FLPP untuk MBR turun menjadi 7,25% dari 8,25%. Namun, dia menilai, jika dihitung per bulan maka potongannya hanya Rp20.000—Rp23.000, dan itu tidak terasa bagi masyarakat.
“Ya, istilahnya pemerintah harus mau ‘boros’ subsidi dulu lah. Karena jika tidak ada subsidi uang muka, maka akan terasa berat bagi MBR untuk membeli rumah,” jelasnya. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
