JAKARTA - Isu megapolitan kembali mengemuka setelah banjir kembali menerjang Jakarta. Pemindahan ibu kota dinilai bukan merupakan pilihan prioritas, yang paling penting adalah pendistribusian beban melalui penerapan megaploitan atau mega-region.
Direktur Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan dan Perkotaan Indonesia, Zulfi Syarif Koto, berpendapat pemindahan ibu kota bukan hal yang substansial. Yang terpenting, menurut mantan Deputi Menteri Perumahan Rakyat itu, perlu dilakukan pendistribusian beban yang sudah terlalu berat bagi Jakarta.
"Ibu kota tidak perlu dipindah. Terapkan saja konsep megapolitan sebagai bagian dari upaya pendistribusian beban dan dengan fungsi masing-masing wilayah yang jelas," ujarnya Selasa (22/1).
Dia menggarisbawahi penerapan megapolitan itu bukan pengalihan kekuasaan dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi lebih bersifat koordinatif. Dengan demikian, tidak perlu muncul kekhawatiran dari para kepala daerah di sekitar Jakarta bahwa kewenangan mereka akan berkurang.
Suryono Herlambang, Ketua Jurusan Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanegara, menyatakan secara akademik kecenderungan pengelolaan wilayah di dekat metropolitan memang sudah menjadi kecenderungan di banyak negara.
Dia mengistilahkan megapolitan dengan mega-region. Mega-region ini merupakan konsep di mana satu wilayah dengan sekitarnya setara. Konsep metropolitan tidak adil sebab hanya menitik-beratkan kepentingan satu wilayah tertentu.
"Jadi, pembahasan mega-region harus disertai dengan kesadaran mengenai adanya kesetaraan kedudukan, bukan satu memimpin yang lain. Kesetaraan kedudukan itu dilatarbelakangi masalah yang sama dan harus dipecahkan juga secara bersama-sama," ucap Suryono. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
