JAKARTA—Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituntut melakukan langkah radikal untuk mengembalikan eksistensi daerah resapan yang banyak diokupansi untuk bagunan komersial.
Direktur Eksekutif Asia Pasific Centre for Echohydrology LIPI Hery Harjono mengatakan diperlukan upaya khusus untuk mengurangi risiko bencana air. Hal tersebut harus dilakukan melalui beberapa upaya spesifik dengan mengembangkan, mengintegrasikan, melengkapi, dan memperkuat kapasitas teknis. katanya.
“Saat ini daerah resapan air sudah banyak yang tertutupi oleh bangunan. Jalan keluar sekarang ialah bagaimana untuk mengurangi penutup daerah resapan tersebut,” ujarnya hari ini, Minggu (20/1/2013).
Pengurangan daerah resapan air tersebut lanjutnya, merupakan salah satu kelalaian pemerintah yang membiarkan daerah-daerah resapan tersebut dijamuri berbagai macam pembangunan.
“Karena dibiarkan terlalu lama, sekarang butuh untuk dikembalikan. Nah, pengembaliannya ini yang mahal,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengharapkan semua lapisan masyarakat juga turut peduli terhadap kelangsungan alam nasional.
“Alam punya hukum, kita harus tau karakter alam kita sendiri dan wajib untuk menghargai dan menjaganya,” tambahnya. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
