JAKARTA—Sektor pertambangan dinilai bisnis yang paling telanjang untuk menyokong pendanaan partai politik untuk persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, yang dilihat dari praktik-praktik kekuasaan di daerah, di antaranya melalui perizinan.
Koalisi SOS Indonesia, perkumpulan masyarakat sipil terkait dengan pengawasan pendanaan Pemilu dari sumber daya alam, menyatakan sektor pertambangan harus terus diawasi oleh publik. Direktur Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad mengatakan sumber pendanaan partai politik selam ini salah satunya adalah melalui penjarahan sumber daya alam.
"Sektor pertambangan adalah yang paling telanjang terkait dengan kekuasaan dan menyangkut partai politik. Mesin ATM dari partai politik adalah eksploitasi sumber daya alam," kata Chalid dalam diskusi mengenai politik penjarahan dan mesin uang partai Pemilu 2014, di Jakarta hari ini, Selasa (15/01/2013).
Koalisi tersebut menyatakan indikasi pertalian bisnis tersebut dengan kekuasaan dapat dilihat dari sisi perizinan, yang diterbitkan menjelang Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada). Hal itu dapat dilihat dari sejumlah daerah di antaranya adalah Bengkulu, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan NTT.
Hendrik Siregar, dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), mengatakan masalah tumpang tindih perizinan pertambangan juga menjadi salah satu ruang negosiasi antara pemerintah dengan perusahaan. Namun, Kementerian ESDM justru menerbitkan sertifikat Clean and Clear (CNC) yang dinilai tak memiliki basis hukum serta kontroversial.
"Apa yang masih tersisa bagi rakyat dan masa depan Indonesia ketika kejahatan politik, perusakan lingkungan dan pemiskinan warga dilakukan melalui politik penjarahan seperti ini?" kata Hendrik. "Jika tak ada kontrol pada 2013, maka politik penjarahan akan berlangsung besar-besaran."
Koalisi SOS Indonesia menyebutkan sepanjang 2009-2012 terdapat 10.667 izin pertambangan mineral dan batubara. Namun Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan menyebutkan bahwa terdapat 1.724 kasus pertambangan ilegal dari 2004-2012.
Koalisi menilai pihaknya telah mengumpulkan peta partai politik yang terkait dengan bisnis pertambangan, perkebunan, kehutanan hingga kelautan serta perikanan. Perkumpulan itu juga mengundang partisipasi publik untuk memberikan informasi terkait dengan pemetaan tersebut, sehingga dapat diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
