SOLO--Jika pelajar terlibat dalam tindakan asusila seperti hamil di luar nikah, pihak sekolah langsung mengeluarkan mereka secara diam-diam.Pegiat LSM Masyarakat Wonogiri Peduli Perempuan dan Anak (MWPPA), Siti Muslimah, mengaku geram dengan kebijakan pihak sekolah itu. Cara tersebut, kata Muslimah, sangat berpotensi mengancam masa depan para siswi yang sebenarnya hanya menjadi korban. "Mestinya kan diproses hukum dahulu untuk diketahui siapa yang bersalah. Kalau begini, kasihan para siswi yang sebenarnya menjadi korban, justru kian terpuruk," kata Muslimah kepada Espos, pekan lalu.Menurut Muslimah, paradigma yang dibangun pihak sekolah selama ini lebih mengutamakan nama baik sekolah ketimbang nasib anak didik. Akibatnya, ketika kasus asusila mencuat ke publik, pihak sekolah buru-buru menutupi dan mengeluarkan siswa. "Ini cara pandang yang keliru karena sekolah seolah cuci tangan dan tak mau peduli atas masa depan siswa," papar Muslimah yang kini menampung sejumlah anak korban kekerasan seksual.
DISERET KE POLISI
Dari pendampingannya hampir delapan tahun ini, Muslimah mengaku baru menemukan satu sekolah yang benar-benar berpihak kepada korban tindakan asusila. Pihak sekolah tersebut langsung menyeret pelaku ke polisi dan melindungi korban seketika. "Mestinya para pendidik juga bisa bersikap demikian," paparnya.Menurut catatan Muslimah, 24 kasus kekerasan seksual ia tangani membuat korban mengalami trauma. Ironisnya, perempuan yang menjadi korban justru dikeluarkan pihak sekolah. "Mulai ayah memerkosa anak kandung, siswi diperkosa ramai-ramai oleh teman-temannya, siswi dilarikan pacar, korban penyebaran video porno hingga pencabulan," terangnya.Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Wonogiri, Siswanto, mengaku membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgasus) antitindakan asusila. Tujuannya, untuk mencegah kekerasan dan memberikan perlindungan kepada para siswa. "Kami akan memetakan orangtua siswa yang menjadi perantau. Anak-anak mereka tanpa pengawasan. Kami juga akan membatasi siswa dalam penggunaan ponsel di lingkungan sekolah, pemberlakuan jam wajib belajar serta merazia tempat indekos," paparnya. (Tim Espos)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
