SOLO--Kesalahan terbesar Pemkab Wonogiri dalam mengatasi maraknya tindakan asusila kalangan terpelajar ialah tak adanya ketegasan.Demikian penilaian Koordinator Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (Spekham) Solo, Nila Ayu Puspaningrum. Dia menyebut Pemkab selalu lihai dalam membikin aturan namun selalu nihil dalam implementasinya. "Di Wonogiri itu ada P2TP2 [Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak] tapi enggak jalan. Di sana, aturan memang dibikin tapi enggak ada yang menjalankan," kritik Nila, pekan lalu.Menurut Nila, persoalan tindakan asusila kalangan pelajar di Kota Gaplek sebenarnya sangat akut. Tipologi wilayah yang luas serta banyaknya orang tua yang menjadi perantau adalah fakta betapa Wonogiri berpotensi menjadi daerah yang rawan tindakan asusila. "Sayang, keterlibatan kalangan LSM serta pemerintah di sana juga sangat minim," paparnya seraya menyebutkan jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Gaplek yang kini mencapai 75 kasus.TINDAKAN REAKTIFNila mencontohkan sikap Dinas Pendidikan (Disdik) Wonogiri yang membikin Satgas Khusus Antitindakan Asusila adalah tindakan yang dinilainya reaktif.Langkah tersebut, menurutnya, tak akan berjalan efektif lantaran tak didukung oleh kesiapan dan kemauan Pemkab setempat. Padahal, mestinya Pemkab perlu membikin program yang berkesinambungan dalam mendampingi para siswa serta memberikan pendidikan reproduksi remaja di sekolah-sekolah. "Bikin jam wajib belajar misalnya, lantas siapa yang mengontrol? Ini butuh goodwill Pemkab yang kuat," sambungnya.Terpisah, Kepala Disdik Wonogiri, Siswanto, mengaku akan menggandeng pihak aparat keamanan dalam mengendalikan perilaku menyimpang di kalangan pelajar. Ia juga menggandeng sekolah serta kalangan LSM."Secara berkala, orangtua juga akan kami undang untuk memantau perkembangan anak mereka. Sebab, keberhasilan program ini bukan di tangan pihak sekolah saja, juga orangtua dan semua elemen masyarakat untuk mengawasinya," paparnya. (Tim Espos/LN)