EKONOMI PADANG: Bebani APBD, Pemkot Didesak Moratorium Penerimaan PNS

PADANG-Pemerintah Kota Padang diminta tegas melaksanakan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil mengingat semakin besarnya anggaran belanja tidak langsung dalam APBD untuk alokasi belanja pegawai.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 26 Desember 2012  |  05:59 WIB

PADANG-Pemerintah Kota Padang diminta tegas melaksanakan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil mengingat semakin besarnya anggaran belanja tidak langsung dalam APBD untuk alokasi belanja pegawai.

“Selama ini, kami menilai Pemkot kurang tegas melaksanakan moratorium sehingga jumlah PNS di lingkungan Pemkot masih bertambah dan dampaknya membebani APBD,” kata Jumadi, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Padang hari ini (26/12).

Dia mengungkap untuk tahun anggaran 2013, belanja tidak langsung itu meningkat sebesar Rp94,42 miliar yang sebagian besar masih untuk belanja pegawai.

“Menyikapi terus membengkaknya belanja pegawai, kami perlu mengingatkan kembali Pemkot Padang untuk mempertegas komitmennya terhadap pelaksanaan moratorium PNS”.

Menurutnya, tanpa penambahan PNS saja belanja pegawai sudah meningkat, apalagi jika Pemkot tidak tegas melaksanakan moratorium, sebab banyak PNS yang memasuki masa pensiun pada tahun 2012, namun kenyataannya belanja pegawai masih selalu bertambah.

“Kurang tegasnya Pemkot melaksanakan moratorium tampak selama 2012 dimana masih ada penerimaan PNS pindahan dari daerah oain ke Padang sebanyak 231 orang,” tuturnya.

Dia mengemukakan penambahan PNS pindahan itu berdampak pada keuangan daerah karena Pemkot harus mengeluarkan dana Rp11 miliar yang dibebankan kepada APBD untuk pegawai baru tersebut. (ilustrasi: foto PNS/antara/yus)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Newswire

Editor : David Eka Issetiabudi

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top