SEMARANG - Sekitar lima ribu pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah kota Semarang, diperkirakan belum memiliki rumah pribadi, sehingga untuk tempat tinggal mereka terpaksa mengontrak rumah atau tinggal bersama keluarga.
Plt Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengatakan, saat ini jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Pemkot Semarang mencapai angka 17.000-an. “Dari jumlah itu asumsi kami sekitar 30% belum memiliki rumah pribadi,” katanya Sabtu (22/12/2012).
Untuk memenuhi kebutuhan perumahan bag pegawai pihaknya menargetkan pembangunan rumah sebanyak 1.000 unit rumah dengan maksimal harga Rp 88 juta.
Dananya, lanjut Hendy --sebutan akrab Hendrar Prighadi, pihaknya akan memanfaatkan bantuan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum - PNS).
Sebelumnya Hendy, bertemu dengan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap (Kalaksettap) Bapertarum PNS Pusat Ariev Baginda Siregar, di Jalan Pandanaran Semarang, awal pecan ini.
Menurut dia ada kesempatan subsidi uang muka Rp 15 juta dan seharusnya dimanfaatkan benar-benar terutama PNS yang belum memiliki rumah.
Karena itu Hendy meminta kepada pengembang, dalam hal ini Real Estate Indonesia (REI) untuk mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya, terkait dengan kesempatan tersebut. Hendi mengakui, jika terpenuhinya rumah bagi PNS tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kinerja PNS.
''Rumah adalah kebutuhan primer, dan ini adalah kesempatan bagi PNS untuk menggunakan bantuan uang muka atau bantuan biaya membangun,'' tukasnya.
Wakil Ketua II Korpri Dewan Pembina Kota Semarang Harini Krisniati mengakui apabila kesempatan itu semestinya dimanfaatkan oleh PNS terutama golongan I, II, III yang berhak menerima bantuan uang muka.
Dia juga berharap, pihak pengembang tetap mempertimbangkan posisi lahan yang akan memudahkan kinerja PNS dalam ruang geraknya saat bekerja.''Misalnya disediakan banyak pilihan lokasi yang memudahkan ruang gerak PNS sehingga kinerja tidak terganggu,'' katanya.
Kepada wartawan, Ariev mengatakan, pihaknya melakukan terobosan melalui jemput bola langsung ke pemda ataupun pemkot. Hal itu dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan dana Bapertarum PNS.
“Dia berharap, pemda membantu optimalisasi bantuan tersebut dengan membantu fasilitas bagi PNS.''Misalnya, ada bantuan operasional angkutan yang bisa mengakses perumahan yang dibangun,'' katanya. (dot)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
