DENPASAR-Pemprov Bali menerima Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2013 sebanyak 500 DIPA dengan nilai Rp7,47 triliun, naik Rp683 miliar dibandingkan dengan penerimaan tahun lalu Rp6,796 triliun.
Rudy Widodo, Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan mengatakan rincian 500 DIPA tersebut di antaranya, DIPA kantor pusat berjumlah 37 DIPA sebesar Rp2,4 triliun.
Selain itu DIPA kantor daerah berjumlah 324 DIPA sebesar Rp4,5 triliun, DIPA tugas pembantuan berjumlah 68 DIPA sebesar Rp163,1 miliar, DIPA Dekonsentrasi berjumlah 58 DIPA sebesar Rp259,4 miliar dan DIPA urusan bersama berjumlah 13 DIPA dengan nilai Rp61,2 miliar.
Pada 2013, lanjutnya, Pemprov Bali juga menerima dana transfer daerah sebesar Rp7,9 triliun lebih yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp476,7 miliar lebih, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp5,7 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp398,6 miliar lebih dan dana penyesuaian sebesar Rp1,3 triliun.
Kata dia degan penyerahan pada akhir 2012, kata dia, diharapkan eksekusi pelaksanaan anggaran dilaksanakan segera sehingga bisa terserap secara maksimal, saat ini anggaran APBN 2012 yang terserap di provinsi Bali telah mencapai 85% , naik rata-rata di atas tingkat serapan nasional.
Penyerahan DIPA sebelum awal tahun anggaran bukan merupakan tradisi tahunan, tetapi merupakan komitmen bersama untuk memastikan agar pelaksanaan anggaran dapat dimulai tepat pada waktunya,
"Sehingga seluruh instansi pemerintah dapat segera mengeksekusi rencana-rencana yang sudah ditetapkan sesuai fungsinya masing-masing,” katanya, saat penyerahan DIPA kepada Kuasa Pengguna Anggaran dalam wilayah pembayaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar diikuti KPPN Singaraja dan Amlapura, Selasa (18/12/2012).
Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan Kementerian Keuangan dari mempercepat Surat Keputusan (SK) penetapan pengurus Satuan kerja di daerah, meningkatkan kapasitas pengelola keuangan satuan kerja melalui program bimbingan teknis dan pendampingan dan menyempurnakan regulasi Peraturan Presiden 70 tahun 2012 perihal pengadaan barang dan jasa.
Selain itu untuk lebih mempercepat kinerja anggaran, diupayakan untuk mengalihkan revisi anggaran kepada kuasa pengguna anggaran serta pembentukan pengawas internal sehingga persoalan perlambatan penyerapan anggaran segera cepat diidentifikasi.
Wakil Gubernur Bali AA Puspayoga mengatakan penyerapan APBD merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian, mengingat tidak jarang penyerapan anggaran sangat besar terjadi pada triwulan terakhir.
Hal ini, menurutnya akan membawa dampak pada terlambatnya proses pembangunan yang pada ujungnya akan memperlambat pencapaian kesejahteraan.
“Untuk itu, koordinasi optimal dan sinergisitas seluruh satuan kerja di daerah Bali akan turut mendorong percepatan pembangunan daerah yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.(ems)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
