BANDUNG—Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya berharap ancaman pengusaha hengkang dari Jabar tidak terbukti.
Menurut Heryawan, pihaknya selalu kerepotan saat menghadapi urusan penentuan UMK yang mencuat setiap tahun.
“Penentuan UMK itu ada di kabupaten kota, tapi SK yang meneken gubernur. Protesnya selalu ke gubernur,” katanya, Kamis (13/12).
Pihaknya sendiri masih membuka pintu bagi para pengusaha yang merasa keberatan dengan UMK 2013. Ia mengaku sebagai gubernur dirinya tidak memiliki kekuasaan untuk menurunkan UMK.
Menurutnya, Pemprov dan para pengusaha membangun kerjasama yang holistik terkait perburuhan.
“Nantinya pemprov akan memberikan pendidikan, kesehatan dan perumahan murah bagi buruh, agar beban pengusaha tidak berat,” katanya.
Pihaknya juga mengaku akan merumuskan insentif yang bisa diberikan pada pengusaha. “Tapi pajak-pajak dunia usaha itu kan larinya ke pusat,” katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Hening Widiatmoko menilai ancaman relokasi para pengusaha terkait kenaikan UMK harus dipertimbangkan kembali.
“Untuk relokasi itu syaratnya tidak mudah, ada ijin-ijin usaha yang harus ditempuh. Jabar masih menjadi tempat yang nyaman bagi para pengusaha, terlebih infrastruktur di sini jauh lebih siap,” katanya.(k57/yri) (FOTO:Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
