BPD BALI: IPO Ditunda, Penuhi Setoran Modal Rp1 Triliun

DENPASAR--PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menunda proses penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) karena ingin fokus memenuhi setoran modal inti bank sebesar Rp1 triliun.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 10 Desember 2012  |  16:12 WIB

DENPASAR--PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali menunda proses penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) karena ingin fokus memenuhi setoran modal inti bank sebesar Rp1 triliun.

I Wayan Sudja, Direktur Utama BPD Bali mengatakan saat ini para pemegang saham berkomitmen menambah setoran modal agar mencapai Rp1 triliun.

“Atas dasar kebijakan pemegang saham, kami belum berencana membuka proses penawaran umum perdana atau IPO,” katanya saat peresmian kantor cabang di Mangupura, Senin (10/12/202).

Berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang dilaksanakan belum lama ini dari total modal yang disetor telah mencapai Rp615 miliar, dari posisi April 2012 sebesar Rp497,4 miliar. Kondisi ini akan terus ditambah hingga mencapai Rp1 triliun sesuai kesepakatan anggaran dasar para pemegang saham untuk modal inti bank hingga 2014.

Dengan begitu, lanjut dia, atas dasar pandangan dari para pemegang saham untuk tetap memposisikan BPD Bali sebagai bank yang fungsinya mendukung pemerintah daerah untuk menggerakkan perekonomian regional, maka rencana pengembangan BPD Bali akan masih terarah pada pengembangan skup daerah.

Kendati begitu, pihaknya tetap mempersiapkan kriteria untuk go public seperti memperbaiki laporan keuangan sesuai Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan di bawah pengawasan Bapepam-LK. 

Hal ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan BPD Bali sebagai bank regional champion (BRC) yang terkemuka dan menjadi agen pembangunan daerah.

Sebagaimana diketahui, dari posisi modal yang disetor pemegang saham sebesar Rp615 miliar, Pemkab Badung menambah Rp100 miliar, Pemkot Denpasar menambah Rp11 miliar, Pemkab Karangasem Rp2 miliar, Pemkab Klungkung Rp1,5 miliar, Pemkab Tabanan Rp1 miliar, Pemkab Jembrana Rp3 miliar. Sedangkan Pemprov Bali, Pemkab Gianyar dan Pemkab Bangli belum setor tambahan modal per Desember 2012 ini.         

Kata dia dengan perubahan komposisi tersebut, porsi kepemilikan saham BPD Bali pun berubah, posisi lima besar teratas saat ini didominasi Pemkab Badung sebesar 38,41%, disusul Pemprov Bali 34,89%, Pemkot Denpasar 7,42%, Pemkab Karangasem 5,00% dan Pemkab Buleleng 3,25%.

Tambahan Modal

Bupati Badung AA  Gde Agung mengatakan besarnya kontribusi modal yang disetor merupakan bentuk kepedulian Pemkab Badung kepada BPD Bali untuk terus menggerakkan perekonomian masyarakat Bali. Ia menepis anggapan langkah ini sebagai upaya untuk berlomba-lomba dan menjadi pengendali saham di BPD Bali.

“Ini sebagai wujud nyata kami akan eksistensi kuat BPD Bali dalam membangun perekonomian Bali,” ujarnya.

Tahun depan, rencananya Pemkab Badung akan menambah modal setor sebesar Rp14 miliar. Selain itu juga mengalokasikan penerimaan pajak Badung yang ditargetkan tahun 2013 sebesar Rp1,8 triliun untuk dimasukkan dalam kas BPD Bali. Dari alokasi APBD Badung Rp2,28 triliun tahun 2013, pihaknya menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp2,3 triliun yang di antaranya diperoleh dari pajak sebesar Rp1,8 triliun.

Direktur Operasional BPD Bali I Gusti Made Ari Suyana mengatakan Pemkab Badung berhak menempatkan perwakilannya menjadi wakil komisaris non-independen untuk melakukan pengawasan. Namun, sampai dengan saat ini BPD Bali belum menerima respons hal tersebut dari Pemkab Badung.

Sampai dengan triwulan III, aset BPD Bali telah mencapai Rp13,3 triliun, meningkat sebesar 26,10% dari pencapaian periode Desember 2011 sebesar Rp10,6 triliun. Selain itu pencapaian dana pihak ketiga sebesar Rp11,4 triliun tumbuh signifikan sebesar 29,64%, sedangkan untuk penyaluran kreditnya mencapai Rp8,2 triliun, naik 13,24% dibandingkan Desember 2011 lalu. Tercatat, porsi untuk kredit produksi sebesar 35%, sedangkan kredit konsumtif sebesar 65%.

Sementara itu, dengan tingkat penambahan modal tersebut, berdampak pada naiknya pencapaian capital adequacy ratio (CAR) yang saat ini menjadi sebesar 17%. Padahal menurut Bank Indonesia (BI), standar bank untuk CAR hanya sebesar 15%. Maka dari itu, selisih tingkat CAR sebesar 2,7% akan dialokasikan untuk memperbesar kredit. (ems) 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : I Komang Robby Patria

Editor : Muhammad Khamdi

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top