GOOGLE VS MICROSOFT: Ramainya polemik soal paten Standar Industri

WASHINGTON—Seorang hakim federal pada pekan lalu memutuskan Google Inc tidak bisa menggunakan beberapa patennya untuk memblokir penjualan produk Microsoft Corp. Hal itu dapat mengarah ke resolusi pertanyaan fundamental yang mendasari perang
News Editor | 04 Desember 2012 19:01 WIB

WASHINGTON—Seorang hakim federal pada pekan lalu memutuskan Google Inc tidak bisa menggunakan beberapa patennya untuk memblokir penjualan produk Microsoft Corp. Hal itu dapat mengarah ke resolusi pertanyaan fundamental yang mendasari perang smartphone global—apa yang merupakan royalti yang adil dan masuk akal itu? Dalam kasus di Amerika Serikat dan Eropa, Google, Microsoft dan perusahaan lain bertarung atas dasar kekuatan paten yang digunakan secara luas sebagai standar industri untuk teknologi, seperti Wi-Fi, yang memungkinkan produk pesaing bisa saling bekerja sama. Pemilik hak kekayaan intklektual yang patennya digunakan sebagai standar berjanji untuk melisensi penemuan mereka dengan landasan "persyaratan yang adil, wajar dan tidak diskriminatif." Tak satu pun pengadilan yang memberi definisi atas konsep tersebut, yang mendorong timbulnya percikan ketika sebuah perusahaan tidak menyepakati soal biaya royalti. Hakim Distrik AS James Robart di Seattle barangkali jadi yang pertama. "Ada terlalu banyak litigasi yang mencoba untuk menentukan apa royalti yang masuk akal itu. Semua orang telah setuju untuk membayar, tapi tidak ada yang tahu apa itu [sebenarnya]," kata James Kulbaski, seorang pengacara paten Oblon Spivak di Alexandria, Virginia, seperti dikutip Bloomberg. Pada 30 November itu Robart memutuskan, karena Motorola Mobility (anak usaha Google) telah setuju untuk melisensi patennya sebagai standar, mereka hanya berhak untuk minta royalti yang adil dari Microsoft. Google tidak bisa meminta pengadilan untuk melarang penjualan produk Microsoft dengan dasar penggunaan paten standar. Langkah selanjutnya dalam kasus ini adalah hakim akan mencari tahu biaya yang harus dibayarkan oleh Microsoft. Konsep royalti yang adil dan wajar untuk teknologi penting telah ada selama beberapa dekade, namun perdebatan memanas dengan tindakan hukum global seiring persaingan produk smartphone dan komputer tablet. "Entah bagaimana, hakim kali ini harus mendefinisikan [apa itu] adil dan wajar," kata Kulbaski. Mendefinisikan apa yang masuk akal, katanya, adalah pertanyaan kunci untuk semua paten yang terkait dengan standar dan akan menjadi langkah penting dalam negosiasi lisensi masa depan. Google membayar US$12,5 miliar untuk membeli Motorola Mobility, salah satu pionir di pasar ponsel, sebagian untuk mendapatkan akses kepemilikan terhadap paten yang menjadi standar industri teknologi. Federal Trade Commission (FTC), dalam penyelidikan yang luas dengan memulai dari Google, sedang mencari tahu apakah perusahaan yang berpusat di Mountain View, California, menggunakan paten tersebut untuk menghambat persaingan atau kompetisi. Sebagian besar paten dalam perang smartphone tidak berhubungan dengan standar industri. Namun, mendefinisikan adil dan wajar—menghilangkan perdebatan—bisa menjadi batu loncatan untuk menyelesaikan tuntutan hukum atas paten lainnya. "Litigasi yang kita lihat, dengan biaya ratusan juta dolar, jika tidak miliaran dolar, tidak efisien dan [pendefiniasian] itu akan baik untuk mengurangi litigasi jika mungkin," kata Jorge Contreras, profesor hukum American University di Washington. Ketika sebuah perusahaan setuju untuk melisensi paten dengan persyaratan yang adil, katanya, pemegang paten telah mengatakan kepada pasar bahwa tidak perlu eksklusivitas dan bersedia menerima uang sebagai imbalan. "Satu-satunya pertanyaan adalah berapa banyak uang itu, sebuah pertanyaan yang harus segera dijawab oleh pengadilan," kata Contreras. Apple Inc, yang berbasis di Cupertino, California, dan Microsoft yang berkantor di Redmond, Washington, telah berdebat bahwa pemilik paten standar penting tidak boleh memblokir penggunaan atas penemuannya itu, posisi yang didukung oleh keputusan hakim Robart. (Bloomberg/Mtb/Bsi) 

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Newswire

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top
Tutup