DENPASAR: Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Pemprov Bali melakukan pengembangan standardisasi produk unggulan di Pulau Dewata.
Deputi Kepala BSN Bidang Penelitian dan Kerja Sama Standardisasi Tengku Abdul Rahman Hanafiah mengatakan perlu upaya terus menerus agar produk unggulan dapat memenuhi standar mutu seiring dengan era perdagangan bebas dengan tingkat persaingan yang semakin ketat.
BSN menandatangani kesepakatan bersama Gubernur Bali untuk pembinaan dan pengembangan standardisasi serta penilaian keseriusan kualitas produk daerah.
"Dengan penandatanganan kerja sama ini, kami harap ada langkah lebih intensif dan terarah sehingga punya pegangan di daerah untuk kegiatan-kegiatan standardisasi. Pada awalnya kami akan lebih banyak menekankan pada pembinaan SDM-nya," ujarnya, Jumat (23/11/2012).
Isi kesepakatan bersama, lanjut dia, juga menyangkut pertukaran dan silang layanan informasi serta usulan baru standar produk unggulan daerah hingga jajak pendapat penyusunan standar.
Beberapa produk unggulan Bali di antaranya mangga, kopi arabika, jeruk, sapi, salak, rumput laut, dan kakao. Di sisi lain, industri pariwisata merupakan sektor utama bagi perekonomian setempat dengan ditambah kerajinan Bali yang telah masuk pasar ekspor ke berbagai negara.
"Kami tidak memberikan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) tetapi mengoordinasikan kegiatan standardisasinya. Beberapa produk dari Bali sebenarnya sudah ada yang memiliki sertifikasi, namun jumlahnya belum banyak sehingga akan diintensifkan melalui kerja sama ini," ujarnya.
Selain Bali, sampai saat ini BSN telah bekerja sama dengan lima Pemprov Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat di tambah dengan Pemkab Sumedang.
Hanafiah juga mengharapkan melalui kerja sama ini akan mendukung program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) karena Bali dengan NTB dan NTT berada dalam koridor V sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional.
Gubernur Bali Made Mangku Pastika menyambut positif kerja sama itu karena dapat mendorong peningkatan daya saing ekonomi Bali menghadapi perdagangan bebas dan akhirnya berimbas pada kesejahteraan rakyat.
"Walaupun banyak produk kerajinan kita yang 'hand made' (buatan tangan) tetap harus memenuhi standar, misalkan untuk kerajinan ukiran, kayunya harus sudah tersertifikasi dan bukan hasil pembalakan liar," ujar Pastika.(Antara/ems)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
