ANTI JEPANG: Demo di China tak berdampak ke Indonesia

JAKARTA: Aksi demo anti Jepang yang merebak di China hingga mengganggu kegiatan produksi kendaraan dan elektronik dari Negeri Sakura tersebut diyakini tidak akan menimbulkan masalah bagi industri otomotif di Indonesia.Jongkie D. Sugiarto, Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), mengatakan industri otomotif milik Jepang yang ada di negara China skalanya cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri berpenduduk sekitar 1,34 miliar."Mobil Jepang yang diproduksi di China, relatif tidak ada yang diekspor ke Indonesia antara lain kerena perbedaan setirnya yaitu di sebelah kiri. Maka, demo anti Jepang yang sempat mengganggu kegiatan produksi pabrik itu tidak berdampak ke Indonesia," katanya di Jakarta, Selasa (18/9).Menurutnya, industri otomotif dan agen tunggal pemegang merek (ATPM) mobil di dalam negeri Indonesia tidak ada yang mengimpor kendaraan Jepang yang diproduksi di China, baik dalam keadaan utuh maupun terurai, serta spare part nya.Demikian halnya suku cadang kendaraan Jepang yang diproduksi di China, lanjutnya, lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan industri otomotif  yang cukup besar kapasitas produksinya seperti Honda dan Toyota, yang berkembang cukup bagus di China.Peristiwa aksi demo anti Jepang yang merebak di China belakangan ini karena dipicu perbedaan pandangan pemerintah dua negara tersebut mengenai status kepemilikan suatu Kepulauan di Laut China Timur.Kepulauan yang disengketakan terdiri dari 5 pulau dan 3 kawasan terumbu karang itu akan dibeli oleh Jepang dengan nama Senkaku. Sementara China juga mengklaim sebagai pemilik atas kepulauan yang sama itu dengan nama Diaoyu.Jongkie yang juga sebagai Presdir PT Hyundai Mobil Indonesia, mengungkapkan peritiwa demo anti Jepang pernah terjadi di Indonesia pada 1974, yang dikenal sebagai peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari), dan sangat merugikan banyak pihak."Maka, kami sangat berharap agar peristiwa demo anti suatu negara seperti itu tidak boleh terjadi di Indonesia. Karena dampaknya sangat merugikan banyak pihak, terutama masyarakat kecil," ujarnya.(msb)