ZULFI SYARIF KOTO: Itu Sudah Terlambat

JAKARTA : Kemenpera selama Januari hingga pertengahan Agustus 2012 baru menyalurkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sebanyak 21.857 unit rumah atau 15,26% dari target penyaluran pada tahun ini 143.200 unit rumah.Padahal target penyaluran FLPP tersebut sudah beberapa kali mengalami revisi.Berkaitan dengan itu, Bisnis mewawancarai mantan Deputi Perumahan Formal Kemenpera periode 2005-2010 yang kini menjabat  Ketua Lembaga Pengkajian Pengembangan Perumahan & Perkotaan Indonesia (LPP3I) Zulfi Syarif Koto. Berikut petikannya.Apa sebenarnya tujuan FLPP?Bisa dilihat di peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, dan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pe­­ru­­mahan.Menurut saya, tujuannya itu mulia agar MBR [masyarakat berpenghasilan rendah] dapat membeli rumah melalui kredit pemilikan rumah [KPR].Ti­­ga persoalan pokok MBR yak­­ni uang muka, daya angsur, dan pada saat menghuni tentu ada dana tambahan. Adanya BLU PPP seharusnya dapat menyelesaikan poin 1 dan 2.Bagaimana pendapat Anda terkait dengan pencapaian kinerja FLPP ini?Jujur, kami prihatin. Salah satu tugas utama Kemenpera adalah merumahkan MBR atau memastikan mereka dapat meng­huni ru­­mah yang layak dan terjangkau dalam kawasan permukiman yang harmonis.Itu ada dalam UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedua, me­­ngurangi kawasan kumuh, makanya dalam UU ada beberapa pasal terkait de­­ngan pe­­ningkatan kawasan kumuh.Pe­­me­­rin­tah berperan menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan berbasis kawasan dan keswadayaan masyarakat.Dengan kinerja seperti ini, Kemenpera tidak memegang amanah dengan baik.Kemenpera sudah memberikan beberapa kemudahan, me­­naikkan dana penyertaan ke bank pelaksana dan memperpanjang tenor. Apa ini tidak dapat menggenjot penyerapan FLPP?Yang dilakukan Kemenpera itu sudah terlambat, itu dilakukan pada Agustus. Kenapa tidak dari Januari, sehingga penyerapan tidak seperti saat ini.Dalam Pasal 54 Ayat 3, Kemen­pera wajib memberikan kemudahan berupa subsidi perolehan rumah, stimulan rumah swadaya, insentif pajak, perizinan, asuransi dan penjaminan, penyediaan tanah, sertifikat tanah, prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).Dari tujuh ke­­mudahan, Kemenpera baru memberikan dua, insentif pajak pun baru disetujui bulan lalu.Bagaimana skema subsidi perumahan sebelum FLPP?Dulu saat Menpera Yusuf Asy’ari kalau bank syariah namanya subsidi uang muka, kalau bank konvensional namanya subsidi selisih bunga, besaran uangnya sama sekitar Rp7 juta–Rp9 juta.Namun dulu dananya sedikit, tidak sampai Rp1 triliun. Belum ada pembatasan tipe rumah dan harganya Rp55 juta per unit. Penyaluran maksimal.Ada yang usul pola FLPP dikembalikan pada pola sebelumnya. Pendapat Anda?Setuju. Dulu APBN hanya mi­­liaran, penyerapan besar, sekarang triliun yang terpakai baru Rp500 miliar, malah melorot.APBN untuk mendanai FLPP tahun anggaran 2012 juga masih di Kemenkeu, belum terpakai sama sekali. Apalagi hingga saat ini, saya belum pernah mendengar dan membaca keberhasilan skema FLPP di negara lain.Namun, akan lebih baik jika diganti menggunakan skema kombinasi FLPP dan pola-pola sebelumnya.Toh saat ini dana juga sudah besar. Menpera sekarang berdiskusi dengan Menpera sebelumnya, ambil best praktik dari masing-masing era dan digabung.Saatnya Menpera berkonsolidasi keluar, 2012 sudah tidak bisa diharapkan, saatnya bergerak.  (ra)