JAKARTA: Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa mengatakan tidak ada kesepakatan tertentu antara pemerintah Indonesia dan Australia terkait pemberian grasi lima tahun terhadap narapidana kasus narkoba, Schapelle Leigh Corby."Saya jawab tegas dan lugas tidak ada deal seperti itu antara pemerintah dalam pemberian grasi tersebut," ujar Marty di sela-sela Rapat Kerja jajaran Kementerain Luar Negeri dengan Komisi I DPR hari ini. Menurut Marty, selain tidak ada kesepakatan tertentu, pemberian grasi terhadap Corby tidak terkait dengan sejumlah isu lainnya termasuk adanya kesepakatan tertentu atau timbal balik (barter).Marty menambahkan, pemberian grasi terhadap warga negara Australia itu adalah wewenang Presiden RI berdasarkan masukan dari Mahkamah Agung tanpa ada semacam deal. Sedangkan hubungan antara Indonesia dengan Australia selama ini sangat baik dan sangat beragam.Anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya menyoroti adanya sekitar 300 WNI yang ditahan di berbagai penjara di Australia dan sebagaian besarnya adalah anak-anak. Namun demikian, dia menilai pemerintah negara tersebut tidak memberikan perlakuan yang adil terhadap mereka."Yang jadi masalah, mereka itu ditahan di berbagai penjara dicampur dengan tahanan dewasa. Sehingga hal ini jelas akan mempengaruhi mental mereka," ujar Tantowi.Tantowi pada kesempatan itu mempertanyakan apa yang sudah dilakukan Kemenlu untuk melindungi para tahanan anak-anak WNI yang dipenjara di Australia itu. Padahal, ujarnya, mereka yang ditahan bukanlah atas kesalahan mereka sepenuhnya, ujar politisi Golkar tersebut.Menurut Tantowi, masalah itu menjadi ironi dengan realita yang berkembang saat ini yaitu pemberian grasi Presiden SBY kepada Corby."Di sisi lain, warga kita di sana (Australia) diperlakukan tidak imbang dengan yang dinikmati Corby," tegasnya.Politisi Partai Gerindra Martin Hutabarat mengaku setuju dengan pemberian grasi tersebut dengan alasan demi kemanusiaan. Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden SBY akan mendapat apresiasi dari dunia internasional. Apalagi, ujarnya, puluhan warga Indonesia di luar negeri yang terlibat kasus hukum dengan berbagai kasus pernah mendapat ampunan dari pemerintahan setempat.“Kalau saya berbeda ya. Menurut saya tidak ada masalah dengan pemberian grasi itu selain merupakan kewenangan seorang presiden.” Dia juga menegaskan untuk beberapa negara, penggunaan ganja malah tidak dikategorikan kejahatan.(api)
BACA JUGA:
Tender 3G molor, pemerintah bisa kena sanksi
Grasi Corby, apakah ada deal RI dengan Australia?
Sweeping software bajakan, BSA digugat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
