JAKARTA: Politisasi persoalan Lumpur Lapindo hanya akan menambah resah masyarakat yang terkena dampak bencana tersebut selain membuat kasus tersebut terus menerus menjadi objek pihak yang tidak bertanggungjawab.Demikian dikemukakan oleh anggota Komisi VII DPR Satya Yudha menanggapi masih rendahnya pemahanan sebagi kalangan terkait penyelesaian atas dampak semburan lumpur tersebut.
Untuk itu, dia juga mengimbau masyarakat agar proporsional melihat persoalan semburan lumpur panas di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur itu.
"Hentikan politisasi kasus lumpur panas ini, karena hanya menambah resah masyarakat yang terkena dampak dan membuat kasus ini terus menerus menjadi objek pihak yang tidak bertanggungjawab," ujar Satya, Senin 28 Mei 2012.
Dia menilai diperlukan pemahaman yang utuh akan latar belakang, persoalan teknis, penyebab semburan, dan komitmen dari Keluarga Bakrie untuk ikut menyelesaikan dampak semburan tersebut.Menurut Satya, keluarga Bakrie telah menunjukkan komitmen moral meski saham Bakrie di PT Lapindo Brantas, perusahaan yang melakukan pengeboran di sana, hanya sekitar 30% atas nama PT Energi Mega Persada.PT Energi Mega Persada merupakan salah satu dari beberapa perusahaan yang bergabung dalam Lapindo Brantas.Komitmen moral itu, kata Satya, diperlihatkan dengan melaksanakan perjanjian jual beli tanah dan bangunan milik keluarga yang terkena dampak semburan lumpur. Bahkan keluarga Bakrie membayar 10 kali lipat dari harga Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah."Jadi dalam kasus lumpur panas di Sidoardjo, tidak ada istilah ganti rugi. Yang ada adalah ganti untung," ujarnya. (ra)
SITE MAP:
- MARKET & FINANCE
- EKONOMI
- BISNIS & INVESTASI
- KONSUMER
- ENGLISH NEWS
- DATA BISNIS
- SPORT - SEPAKBOLA
- ENTERTAINMENT
- POLITIK
- INTERNATIONAL NEWS
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
