Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

HEADLINE HARI INI: OECD beri pernyataan, kebijakan moneter jadi topik sentral

JAKARTA: Informasi kebijakan moneter menjadi perhatian sejumlah media cetak pada hari ini, Rabu, 23 Mei 2012.Selain itu, ada juga fokus berita pada informasi tentang bunga obligasi rekab.Kebijakan moneterOrganisasi kerja sama dan hubungan ekonomi (OECD)
Jessica Nova
Jessica Nova - Bisnis.com 23 Mei 2012  |  08:24 WIB

JAKARTA: Informasi kebijakan moneter menjadi perhatian sejumlah media cetak pada hari ini, Rabu, 23 Mei 2012.Selain itu, ada juga fokus berita pada informasi tentang bunga obligasi rekab.Kebijakan moneterOrganisasi kerja sama dan hubungan ekonomi (OECD) mengatakan Bank Indonesia seharusnya memperketat kebijakan moneter untuk menekan laju inflasi.Dalam laporan bertajuk Global Ekonomy Recovery, but Major Risks Remain, OECD mengatakan pengetatan kebijakan moneter oleh Indonesia akan menjaga pertumbuhan ekonomi di level 6%. (Indonesia Finance Today)Obligasi globalNilai penerbitan obligasi (bond) global korporasi Indonesia pada 2012 akan menembus US$6,5 miliar atau melampaui proyeksi sepanjang tahun ini sebesar US$5 miliar.Emisi global bond tersebut juga terbesar dalam 5 tahun terakhir. (Investor Daily)Ekonomi globalBadai belum berlalu, OECD memprediksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini akan turun menjadi 3,4% dari 3,6% tahun lalu.Pier Carlo Padoan, Kepala Ekonomi OECD mengingatkan khusus Yunani, ekonomi negeri itu akan turun terus hingga semester II/2013. (Kontan)Bunga obligasiDitengah beban bunga obligasi rekap perbaikan yang ditanggung pemerintah setiap tahun Rp60 triliun, ternyata ini memberi peluang pada bank asing dapat membeli obligasi rekap tersebut melalui penjualan langsung.Jika Kementerian Keuangan tidak segera mengatur tata cara penjualan surat berharga itu kepada asing, maka tak pelak lagi mayoritas kepemilikan saham bank BUMN secara bertahap bisa jadi ke tangan investor asing. (Neraca)Sengketa AntamKementerian Badan Usaha Milik Negara akan melaporkan kasus sengketa lahan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.Sengketa terjadi antara PT Aneka Tambang dan 2 perusahaan swasta, yaitu PT Duta Inti Perkasa Mineral dan PTSR. (Koran Tempo

 

 

BERITA FINANSIAL PILIHAN:


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top