PERTANIANPembentukan BKPP Jabar terbentur perda

 
News Editor
News Editor - Bisnis.com 23 April 2012  |  15:20 WIB

 

BANDUNG: Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian (BKPP) Jawa Barat tidak bisa beroperasional karena terganjal belum adanya peraturan daerah yang mengatur kinerja lembaga tersebut.
 
Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jabar Endang Suhendar mengatakan pihaknya menargetkan tahun ini badan tersebut dapat kembali diaktifkan untuk meningkatkan bantuan bagi tenaga penyuluh yang tersebar di Jabar.
 
“Selama ini porsi bantuan pemerintah pusat terhadap kegiatan penyuluhan di Jabar masih rendah dibandingkan dengan provinsi lain, seperti Jawa Tengah. Jika ada badan koordinasi ini bantuan bisa lebih besar,” katanya hari ini.
 
Dia memaparkan tenaga penyuluh pertanian memerlukan fasilitas yang bisa mendukung kegiatannya dalam rangka meningkatkan pertanian provinsi itu. Saat ini terdapat 4.000 penyuluh pertanian namun yang baru mendapat bantuan pemerintah hanya 1.250 orang penyuluh.
 
“Bantuan yang paling dibutuhkan tenaga penyuluh adalah kendaraan. Karena, setiap penyuluh bisa menangani lima desa. Penyuluh yang mendapat bantuan motor itu baru 1.250 orang,” ujarnya.
 
Endang mengemukakan Jabar bisa mempertahankan kontribusinya yang besar terhadap produksi beras nasional berkat kehadiran penyuluh. Provinsi itu nyaris berkontribusi 20% terhadap produksi beras RI.
 
Jabar pada tahun ini menargetkan dapat menghasilkan 12,5 juta gabah kering giling (GKG). Target ini meningkat karena melihat pencapaian produksi Jabar pada tahun lalu 11,6 juta ton GKG.
 
Enjam Djamsir, Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan Kabupaten Karawang, mengatakan tenaga pendamping pertanian berperan penting, terutama untuk mengurai problematika petani di lapangan.
 
Dia mencatat saat ini terdapat sekitar 40 orang tenaga pertanian di kabupaten tersebut.
 
"Salah satu permasalahan di lapangan ialah serangan hama. Diharapkan, para pembimbing ini bisa sama-sama mencari solusinya," katanya.
 
Enjam berharap badan koordinasi tersebut bisa beroperasi secara optimal untuk mendukung pembangunan sektor agribisnis.
 
Menurut dia, Kabupaten Karawang sebagai salah satu sentra produsen beras harus terus mampu mengembangkan sektor pertanian.
 
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Kementerian Pertanian Momon Kusmono mengatakan pendampingan dan pengawalan penyuluhan menyumbang 27% terhadap peningkatan produktivitas pertanian.
 
“Dengan adanya badan ini pembangunan pertanian akan lebih terkawal. Petani itu harus didampingi oleh penyuluh dan supaya optimal perlu dibentuk badan koordinasi,” jelasnya.
 
Dia mengemukakan saat ini baru 18 provinsi yang memiliki badan koordinasi penyuluh. Semua provinsi itu sudah mengatur pembentukan badan itu dalam bentuk perda. Sementara, terdapat 4 provinsi yang masih menuangkannya dalam Pergub, termasuk Jabar.
 
“Seharusnya Jabar sudah memiliki perda yang diputuskan langsung oleh DPRD setempat untuk pembentukan badan koordinasi ini. Supaya, bisa mengorganisasikan sistem penyuluhan di Jabar,” tegasnya.
 
Diketahui, pembentukan badan koordinasi penyuluhan sesuai Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
 
Dalam UU tersebut diamanatkan agar di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ada kelembagaan penyuluhan.
 
Jawa Barat sendiri sudah mengatur hal itu dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 tahun 2010 tentang badan koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
 
Momon memaparkan terdapat 52.000 tenaga penyuluh di Indonesia dimana baru 28.000 penyuluh tergolong pegawai negeri sipil, sisanya masih berstatus tenaga harian lepas dan honorer.(sut) 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Dinda Wulandari / Roberto Purba

Editor : Sutarno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top