RUSUH PAPUA: Pengamanan khusus jauhkan jalur damai

JAKARTA: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan rencana kebijakan pengamanan khusus terhadap Papua terkait dengan penembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV
News Editor
News Editor - Bisnis.com 10 April 2012  |  22:58 WIB

JAKARTA: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membatalkan rencana kebijakan pengamanan khusus terhadap Papua terkait dengan penembakan pesawat Trigana Air jenis PK-YRV di Bandar Udara Mulia, Papua.Koordinator Kontras Haris Azhar mengatakan rencana Presiden yang berencana  mengeluarkan kebijakan pengamanan khusus untuk Papua pasca penembakan pesawat Trigana Air semakin membuktikan minimnya itikad baik untuk menyelesaikan masalah Papua melalui jalan damai. Menurutnya, rencana itu dapat menjadi pintu masuk penambahan jumlah pasukan keamanan di provinsi tersebut."Opsi pendekatan keamanan masih menjadi pilihan utama dari pemerintah untuk Papua, sebaliknya gagasan maupun wacana menyelesaikan persoalan Papua melalui jalan damai, semakin jauh dari kenyataan," kata Haris dalam siaran pers di Jakarta, Selasa 10 April 2012.Diketahui, Juru Bicara Presiden Julian Pasha menyatakan kemarin penanganan Papua diperlukan penanganan khusus karena yang dihadapi adalah kelompok bersenjata.  Menurutnya, diperlukan keterlibatan unsur yang bisa menghadapinya secara tepat dan tegas.Dia memaparkan pemerintah, khususnya Presiden harus memiliki standar dan ukuran yang ketat untuk menafsirkan situasi yang terjadi di Papua. Menurut Haris, Presiden jangan  terlalu mudah mengambil kebijakan keamanan, apalagi hanya didasarkan pada satu  peristiwa, yang mengakibatkan preseden buruk dalam peristiwa serupa di masa mendatang.Sebaliknya, tambahnya, sejauh ini tidak pernah dilakukan evaluasi terhadap manfaat dan efektifitas gelar pasukan keamanan di Papua. Kontras menilai pendekatan keamanan terbukti tidak efektif untuk meredam  bertambahnya angka kekerasan, dan kontributor kekerasan itu sendiri berasal dari aparat keamanan."Kami mendesak agar Presiden membatalkan rencana kebijakan pengamanan khusus terhadap Papua. Energi presiden mestinya dapat dialihkan untuk memastikan agar peristiwa penembakan pesawat itu dapat diselidiki dan diusut secara optimal, transparan dan akuntabel," pungkas Haris. (arh) 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Anugerah Perkasa

Editor : Annisa Lestari Ciptaningtyas

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top