JAKARTA: Penyebab lemahnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi adalah masalah ketidakterbukaan informasi dan tidak adanya audit kinerja atas lembaga anti korupsi tersebut.Demikian dikemukakan oleh calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandupraja saat menjawab pertanyaan anggota Komisi III DPR dalam uji kelayakan dan kepatutan hari ini. Dalam uji kelayakan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR, Tjatur Sapto Edy itu, Adnan pun membeberkan tingkat transparansi pada 18 lembaga publik .Menurutnya, Lembaga KPK ternyata tidak lebih transparan dibandingkan dengan lembaga yang diawasinya, yaitu Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Fakta itu menurutnya sangat aneh karena KPK memiliki kewenangan untuk mengawasi kedua lembaga penegak hukum tersebut."KPK berada dalam urutan ke 18, Kejaksaan Agung ke lima, MA ke enam dan kepolisian ke 16," katanya merujuk pada tingkat keterbukaan berdasarkan instrumen monitoring dan evaluasi lembaga publik. Dalam paparannya, Adnan menjelaskan sejumlah aspek yang diukur dalam tingkat keterbukaan tersebut termasuk soal laporan keuangan, kegiatan dan kinerja serta informasi terkait badan publik.“Ketidak terbukaan inilah yang membuat citra KPK di mata masyarakat akhir-akhir ini menjadi terpuruk,” ujar Adnan yang berlatar belakang pengacara sekaligus anggota Komisi Kepolisi Nasional (Kompolnas) tersebut di depan tim penguji Komisi III DPR. Adnan menilai keterbukaan KPK akan membuat kinerja lembaga itu terukur karena selalu dipantau oleh masyarakat yang menginginkan keadilan dalam pemberantasan koruspi.Pada bagian lain dalam paparannya, Adnan juga menyebutkan bahwa kinerja KPK harus diaudit guna meningkatkan akuntabilitasnya di mata masyarakat. Audit terhadap lembaga penegakan hukum harus dilakukan, bukan saja kepada KPK, tapi kepada lembaga lain, katanya. “Hal ini akan memperlihatkan bopeng-bopeng penegak hokum,” ujarnya.Selain harus terbuka dan diaudit, KPK juga harus meningkatkan indeks pemberantasan korupsi di samping menjalin mitra dengan penegak hukum, kata Adnan. Dengan bermitra dengan instansi terkait tersebut, ujarnya, KPK tidak perlu masuk ke berbagai lini, ujarnya menambahkan.(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
