JAKARTA: Manajemen program kependudukan dan keluarga berencana harus diubah dari desentralisasi menjadi vertikal agar berhasil seperti dahulu."Sejak sistemnya memakai desentralisasi, kami tidak bisa berbuat apa-apa," kata Sugiri Syarief, Kepala BKKBN hari ini dalam rapat dengan Komisi IX DPR.Dia mengungkapkan pihaknya tidak mempunya hak dan wewenang dalam mengurus masalah kependudukan dan keluarga berencana (KKB), terutama terhadap perda yang dibuat suatu daerah.Contohnya, katanya, pusat sudah menyetujui penambahan pegawai penyuluhan di lapangan untuk BKKBN. Setelah dites, diambil untuk pegawai Pemda. "Akibatnya BKKBN kekurangan tenaga di daerah," jelasnya.Menanggapi hal tersebut, Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR , mengatakan seharunya BKKBN bersifat vertikal. Promosi dan sosialisasinya bisa langsung sampai ke daerah, dan programnya berjalan lancar. "Kelemahan Otda dari semua sisi, telah melahirkan raja-raja kecil. Bukan hanya BKKBN saja yang mengalaminya, tapi juga rumah sakit dan bidang kesehatan," kata Ribka.Sidang dengar pendapat yang dipimpin Ribka tersebut, juga menguak masalah biaya promosi dan iklan BKKBN di media, terutama lewat acara talkshow di stasiun TV dan radio."Kami mau tahu bagaimana hasil dari acara talkshow yang sering diadakan di TV dan radio, apakah efektif?," tanya Rieke Dyah Pitaloka,  anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP.Anggota dewan lainnya menimpali bila acara talkshow itu kurang bermanfaat, dan tidak ditonton oleh masyarakat. acara itu sebaiknya dihentikan saja dan anggarannya dialihkan untuk hal lainnya. (tw)