JAKARTA: Sejumlah kalangan mempertanyakan pernyataan Presiden SBY melalui Menteri Sekretaris Kabinet, Sudi Silalahi bahwa tidak ada sepeserpun uang negara yang digunakan untuk biaya perhelatan putranya, Edy Baskoro Yudhoyono dengan Siti Rubi Aliya Rajasa.Pengamat Politik dari LIPI, Ikrar Nusa Bakti mengatakan Presiden SBY harus mengklarifikasi pernyataannya mengenai tidak adanya uang negara yang digunakan untuk pesta penikahan putranya dengan putri Menko Perekonomi Hatta Rajasa tersebut.Menurut Ikrar, penggunaan berbagai fasilitas negara mulai dari istana, aparat keamanan, listrik, air dan sebagainya pasti dibiayai negara.“Penggunaan istana dengan tamannya, gedungnya, listriknya,bangku dan sebagainya termasuk aparat keamanan, jelas dibiayai negara. Memangnya SBY selama ini membiayai sendiri kebutuhan istana maupun aparat keamanan yang menjaganya,?” ujar Ikrar kepada wartawan hari ini.Menggunakan fasilitas negara, ujarnya, memang tidak dalam bentuk uang, tapi tetap saja semua fasilitas tersebut dibayar dengan uang oleh negara.Ikrar tidak mau menjawab sikap apa namanya jika seorang pejabat tinggi negara seperti presiden menyangkal penggunaan fasilitas yang diberikan kepadanya.“Saya tidak tahu apa namanya kalau presiden menyangkal fasilitas yang diberikan negara dan dibiayai oleh rakyat. Anda jawab saja sendiri,” katanya menambahkan.Hanya saja Ikrar meminta KPK untuk berani memeriksa seputar pelaksanaan pesta tersebut mulai dari sumber dana yang digunakan maupun hadiah yang mungkin diterima meskipun dikatakan SBY menolak segala macam hadiah dan kado.“Kalau KPK berani memeriksa pejabat lainnya, saya harap KPK juga berani untuk mengusut dari mana biaya maupun berapa uang atau kado yang diterima selama perhelatan,” ujarnya.Sementara Koordinator Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi mengatakan pernyataan SBY tersebut sangat menyakitkan karena menyatakan tidak ada sepeserpun uang negara yang digunakan untuk menggelar pesta yang mewah itu.Pernyataan itu dinilai Uchok sebagai pernyataan yang sombong dari seorang presiden karena meniadakan peran rakyat atas apa yang dinikmatinya sebagai presiden.Menurut dia, berbagai fasilitas yang diterima presiden adalah hal yang wajar dan menjadi haknya, namun presiden juga jangan lupa bahwa semua fasilitas itu yang membiayai adalah negara atau rakyat.“Memang siapa yang biayai kebutuhan dia sebagai presiden termasuk penggunaan Istana Cipanas? Kalau SBY menyangkal hal itu tentunya sangat melecehkan rakyat Indonesia,” ujarnya.Uchok menyarankan Presiden SBY meralat pernyataannya itu dan meminta maaf pada rakyat Indonesia sambil menjelaskan darimana dia dapat uang untuk menggelar pesta akbar itu. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
