JAKARTA: Organisasi petani, buruh, nelayan, masyarakat adat, perempuan, mahasiswa, buruh migran, lingkungan, konsumen, dan penggerak hak asasi manusia (HAM) mendesak pemimpin negara-negara Asean untuk menegakkan kedaulatan rakyat.
Aliansi organisasi a.l. Serikat Petani Indonesia (SPI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Aliansi Petani Indonesia (API), Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan wakil organisasi lain berkumpul di Denpasar, Bali pada 16-18 November 2011.
Kalangan ini mengekspresikan kekhawatirannya terhadap Asean yang juga sedang mengadakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Bali.
Asean, dalam deklarasi sejumlah organisasi itu yang dinyatakan hari ini di Bali, dianggap telah menjadi ajang eksploitasi, pemburuan keuntungan lewat pasar bebas, serta pengerukan kekayaan alam.
Deklarasi yang juga melibatkan Koalisi Anti Utang (KAU), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Institute for Global Justice (IGJ), Sawit Watch, Institute for National and Democratic Studies (INDIES), Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Foker LSM Papua, dan HuMA.
Pemimpin negara-negara Asean juga dinilai telah gagal memberi perlindungan dan memenuhi dan melindungi HAM. Saat ini dunia tengah menghadapi krisis finansial, pangan, energi, dan lingkungan. Dari krisis inilah perusahaan transnasional, pemodal besar dan spekulan pasar terus mengeruk keuntungan dan mendapatkan dana talangan dari pemerintah.
Dalam pernyataan bersama itu, kawasan Asean juga dinilai menjadi ajang imperialisme baru yang merugikan Indonesia yang hanya menjadi sumber pemasok bahan baku dan menjadi pasar penjualan barang-barang asing.
Di Indonesia, hanya 0,05% total populasi atau sekitar 115.000 orang terkaya yang menikmati keuntungan dari sistem ini. Sementara 235 juta jiwa lain dikorbankan, terutama kaum miskin—terutama perempuan dan anak-anak.
Kondisi ini menyebabkan rakyat Indonesia tidak menikmati sumber daya alam yang ada, tetapi justru hanya menjadi buruh, miskin, termarjinalisasi dan menanggung dampak negatif seperti pencemaran dari aktivitas korporasi khususnya tambang.
Dalam konteks perikanan, hingga April 2011, dari 79 produk perikanan yang diimpor, sebanyak 40 di antaranya adalah produk perikanan yang dapat ditemukan di Indonesia.
Akibatnya, serangan produk impor pangan perikanan telah berdampak langsung terhadap keterpurukan ekonomi keluarga nelayan, maupun memburuknya kualitas pangan perikanan bagi konsumen domestik. (arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
