JAKARTA: Banyaknya kepentingan yang bermain dalam pelaksanaan ibadah haji tidak hanya membuat biaya tinggi, tetapi juga menyebabkan penyelenggara tidak fokus pada pekerjaan masing-masing.Ketua Kelompok Fraksi (Poksi) PDIP DPR Adang Ruchiatna mengatakan penyelenggaraan haji harusnya dilaksanakan secara profesional. Dengan demikian jemaah calon haji bisa merasa nyaman dan konsentrasi pada ibadah mereka."Ini proyek kepentingan. Informasinya memang begitu dan ada peran mereka [penyelenggara] main di situ," ujar Adang saat memaparkan hasil evaluasinya atas penyelenggaraan haji hari ini.Dia menyoroti berbagai kelemahan dalam hal transportasi, katering makanan dan penyediaan permukiman yang harus diperbaiki dari tahun ke tahun.Terkait dengan kondisi itu, Fraksi PDIP mengusulkan agar penyelenggara (operator) haji dan pengawas (regulator) dipisah dengan membentuk semacam badan penyelenggara ibadah haji.Dia merujuk pada sistem penyelengaraan haji yang dilaksanakan Malaysia. Dia mengusulkan badan khusus penyelenggara haji nantinya langsung bertanggung jawab kepada presiden, bukan kepada Kementerian Agama seperti selama ini.Menurut dia, dengan adanya pemisahan itu maka layanan haji akan lebih fokus dan tidak tumpang tindih karena sesuai kewenangan masing-masing. Dengan dipisah antara operator dan regulator dari Kementeria Agama maka koordinasi penyelenggaraan ibadah haji maka akan menjadi lebih baik."Selama ini Kementerian Agama yang menentukan sehingga harus minta izin. Padahal yang banyak tahu mereka yang di lapangan dalam hal pengurusan permukikam," ujar Adang. (tw)