JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat basis data wajib pajak (WP) badan melalui identifikasi perusahaan-perusahaan yang ikut dalam lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Dirjen Pajak A. Fuad Rahmany menuturkan untuk langkah tersebut pihaknya meneken nota kesepahaman dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Dengan cara tersebut, DJP akan bisa mendata perusahaan.
“Kalaupun dari perusahaan itu ada yang belum bayar pajak, kami akan meminta mereka melunasi kewajibannya dulu sebelum ikut tender pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya hari ini.
Menurut Fuad, melalui kerjasama dengan LKPP, nantinya basis data perusahaan akan bertambah. Hal ini sejalan dengan sensus pajak yang saat ini sedang dilaksanakan DJP.
Sementara itu, Kepala LKPP Agus Rahardjo mengungkapkan sejauh ini cukup banyak perusahaan yang menjadi rekanan pemerintah dalam rangka pengadaan barang dan jasa.
“Sejauh ini cukup banyak perusahaan yang terdaftar, dan DJP bisa memanfaatkan data perusahaan tersebut agar perusahaan yang ada bisa memenuhi kewajibannya,” kata Agus.
DJP belakangan ini cukup gencar menarik pajak dari WP badan. Hal ini berangkat dari keprihatinan otoritas perpajakan atas kedisiplinan perusahaan dalam membayar pajak.
Dari catatan DJP, saat ini Indonesia hanya tergantung dari pembayaran pajak dari 466.000 perusahaan, dari total perusahaan yang ada sekitar 12 juta perusahaan.
Dalam rangka memaksimalkan perolehan pajak dari WP badan, saat ini DJP sedang melaksanakan sensus pajak. Akan tetapi, jumlah WP yang disensus diturunkan menjadi 985.444 sasaran dari sebelumnya 1,3 juta. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
