Demikian dikemukakan oleh Wakil Komisi IV DPR Firman Subagyo saat memberikan keterangan kepada wartawan di ruang Fraksi Golkar Gedung DPR hari ini. Pada kesempatan itu Fraksi Golkar juga menyampaikan pernyataan fraksi terkait kondisi kerawanan pangan tersebut.
Menurut Firman, krisis pangan akan menimbulkan krisis ekonomi dan selanjutnya mengakibatkan krisis sosial dan instabilitas politik sebelum berakhir dengan penggulngan pemerintahan. Politisi Senayan itu merujuk kepada sejumlah kejadian di Timur Tengah seperti di Tunisia dan Mesir yang juga berpotensi menimbulkan efek domino ke Indonesia.
Krisis ketahanan pangan mengakibatkan harga pangan mahal. Jangan sampai ini (krisis sosial) menular sampai ke Tanah Air, ujar Firman menegaskan. Menurut dia, Partai Golkar telah menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada pemerintah dan meminta soal pangan mendapatkan perhatian khusus.
Menurut Firman, sebagaimana mengutip pernyataan mantan Presiden Sukarno, masalah pangan merupakan hidup-matinya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak terpenuhi, bisa menjadi malapetaka bagi bangsa itu sendiri, ujar Firman.
Kerawanan ketahanan pangan saat ini, ujarnya, tidak saja melanda Indonesia, namun juga melanda seluruh dunia akibat anomali iklim yang semakin parah. Di sisi lain, pemerintah juga dinilai tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan impor beras karena langkah itu merugikan petani.
Terkait dengan kondisi kerawanan pangan itu, Fraksi Golkar mendesak pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/2010 tentang Pembebasan Bea Masuk Impor serta PMK nomor 13/2011 tentang Perubahan 57 Pos Tarif Bahan Pangan. Kebijakan ini sangat merugikan petani akibat membanjirnya produk impor, ujar Friman.
Selain itu, dalam pernyataan sikapnya, Golkar juga mendesak pemerintah untuk menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah di tingkat petani guna menaikkan nilai tukar petani. Pada bagian lain Golkar juga mendesak pemerintah agar cadangan pangan pemerintah hanya dari produk dalam negeri.(api)
