JAKARTA: Ketua Lembaga Pengkajian Demokrasi dan Negara Kesejahteraan (Pedoman) M. Fadjroel Rachman mengatakan untuk mengurangi tindakan politik uang dalam setiap pemilu adalah dengan menguatkan lembaga hukum."Kalau Presiden SBY [Susilo Bambang Yudhoyono] mengajak berantas politik uang lakukan penguatan kepada lembaga penegak hukum, ujarnya kepada Bisnis, hari ini.Selain menguatkan lembaga penegak hukum untuk menekan politik uang, menurut Fadjroel, yang perlu dilakukan Presiden Yudhoyono saat ini adalah tindakan tegas dengan menonaktivkan kepala daerah yang tersangkut korupsi.Menurut Fadjrol, masih banyak kepala daerah yang berstatus tersangka menjabat seperti Wali Kota Bekasi Mochtar Mohamad. Bahkan yang paling memprihatinkan, katanya, adalah Wali Kota Tomohon Sulawesi Utara Jefferson Solaiman Rumajar. "Sudah terbukti korupsi, eh malah dilantik," jelasnya.Data Indonesia Corruption Watch (ICW) setidaknya ada 10 kepala daerah menjadi tersangka korupsi tetapi masih menjabat seperti Bupati Rembang Mochamad Salim, Bupati Kepulauan Aru Theddy Tengko, Bupati Lampung Timur Satono, Wakil Bupati Bangka Selatan Jamro H Jalil, Gubernur Bengkulu Agustin Najamudin, Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, Bupati Jember Djalal, dan Bupati Boven Digul Yusak Yaluwo.Seperti diketahui, Presiden Yudhoyono dalam rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga tinggi negara di Jakarta Convention Center (JCC) hari ini mengajak pemberantasan praktik politik uang yang terus berkembang dalam dunia politik dari tingkat pusat hingga daerah. Jika praktik politik uang itu dibiarkan berjalan terus, menurut presiden bisa mencederai demokrasi dan martabat bangsa.

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru